Berita

Darmin dan SMI

Bisnis

Darmin Dan Sri Mulyani Lebih Baik Mundur

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 11:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sebaiknya mundur. Tapi bukan karena ketidakbecusan dalam memajukan perekonomian Indonesia.

"Kalau menurut saya lebih baik Darmin dan Sri Mulyani mundur saja dari pada nama besarnya sebagai ekonom terbaik hancur gara-gara Indonesia krisis moneter," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra,  Arief Poyuono, (Jumat, 10/2).

Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini menegaskan kegagalan Pemerintah dalam peningkatan sektor perekonomian tak bisa dibebankan kepada kedua tokoh ekonom tersebut. [Baca: Darmin Dan Sri Mulyani Terbukti Tak Bisa Berbuat Apa-Apa]


"Sangat jelas program tax amnesty bukan ide Sri Mulyani. Program pembangunan infrastruktur Rp 5.000 T juga bukan ide Darmin dan Sri Mulyani. Artinya tidak bisa kegagalan ekonomi disalahkan pada Darmin dan Sri Mulyani," sambungnya.

"Jelas kok akibat program ekonomi hayalan Joko Widodo, banyak yang dibatalkan dan dipotong anggarannya oleh Sri Mulyani. Karena APBN yang enggak kuat biayai," tandasnya.

Sebelumnya dia juga menjelaskan sebenarnya tak ada masalah dengan kemampuan Darmin dan Sri Mulyani dalam memanajemeni perekonomi nasional dan program-program pembangunan nasional. Tetapi lebih disebabkan mimpi Jokowi dalam program pembangunan ekonomi yang terlalu optimis dan tidak pakai metode perencanaan yang benar.

Akibatnya, dia menambahkan, program-program pembangunan yang dicanangkan Jokowi cuma di awang-awang atau lebih besar pasak dari tiang. "Disini terlihat Jokowi enggak pakai mikir membuat sebuah perencanaan asal gagah-gagahan saja akhirnya mangkrak," tegasnya.

Misalnya, pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang dan Cibubur (Jakarta) yang terancam mangkrak. Arief menjelaskan keuangan Adi Karya dan Waskita Karya sudah berdarah-darah untuk menalangin dana pembangunan proyek kereta api ringan tersebut.

Apalagi, belum ada kontrak kerja antara pihak owner (pemerintah) dengan pihak kontraktor. [Baca: Jokowi Terbukti Enggak Mikir, Program Yang Dicanangkan Cuma Di Awang-Awang]

"Akibatnya tidak dianggarkan biayanya di APBN. Sekalipun diangggarkan juga, negara enggak punya dana cukup," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya