Berita

Khofifah Indar Parawansa/Net

Wawancara

WAWANCARA

Khofifah Indar Parawansa: Tolong Rasta Dibagikan, Politisasinya Dihindarkan

RABU, 18 JANUARI 2017 | 08:11 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri berdarah Nahdlyin ini me-warning seluruh calon kepala daerah agar tidak meng­gunakan beras sejahtera (rastra) sebagai alat politik untuk meng­gaet suara.

Rastra adalah beras yang biasa dibagikan ke rakyat miskin, yang dulu akrab disebut raskin. Untuk itu dia berharap seluruh derah secepatnya mendistribusikan rastra dengan menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) rastra. Berikut pernyataan Menteri Khofifah;

Ada sanksinya nggak un­tuk daerah atau Bulog yang memperlambat penyaluran rastra?
Nggaklah. Kita saling men­dorong saja lah.

Nggaklah. Kita saling men­dorong saja lah.

Lalu kenapa ada semacam melambat-lambatkan be­gitu?
Karena kan mungkin kita bisa melihat daerah-daerah yang mau pilkada. Itu saya sangat mema­hami. Yang mau pilkada jangan nanti dianggap sesuatulah, gitu... Dan lain-lain... he-he-he. Saya memahamilah.

Jadi baiknya bagaimana dong?
Ya tolong ini tetap dijaga bagaimana distribusinya bisa disegerakan. Dan kemungkinan politisasinya bisa dihindarkan gitu lho.

Berapa daerah yang sudah menyatakan siap salurkan rastra dalam waktu dekat?
Harusnya semua sudah siap. Harusnya. Saya paham kalau misalnya ada yang tidak me­nyegerakan karena khawatir ada kesan politisasi karena jelang pilkada.

Untuk menghindari politi­sasi pilkada itu, apa ada saran dari Anda?
Itu harus dicari format supaya bisa dihindarkan kemungkinan kesan seperti itu. Karena ke­butuhan pangan masyarakat ini kan nggak bisa ditunda. Karena ritme makan rakyat Indonesia itu ya nasi. Begitu.

Sebenarnya, kenapa penyaluran rastra kali ini perlu disegerakan?
Karena memang ini sebetul­nya, dari mulai Februari mulai kemarin itu Desember kan, sebelumnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terbit bulan Desember. Kemudian DIPA cair sejak minggu per­tama Januari. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera mendistribusikan, gitu.

Jadi selama ini bagaima­na?
Nah, ada kecenderungan dulu kan minggu ke tiga (pen­cairannya). Atau dulu kan bulan Februari, gitu. Bahkan dulu sempat ada yang Maret baru dicairkan. Januari, Februari, Maret jadi satu.

Apa percepatan ini perintah dari Presiden?
Percepatan ini seiring dengan arahan Presiden juga, percepatan program dan percepatan teru­tama Bansos (Bantuan Sosial) dan subsidi pangan.

Respon di daerah sejauh ini bagaimana?
Nah sekarang memang harus disampaikan kepada seluruh Bupati/ Walikota supaya segera mempercepat SPA-nya. Surat Perintah Alokasi, sehingga dis­tribusi Rastra bisa dipercepat. Karena memang DIPA nya terbit pada bulan Desember. DIPA nya cair pada minggu pertama Januari. Jadi kalau misalnya minggu ke dua Januari cair, itu ya sudah wajar.

Ada berapa banyak sih pen­erima rastra saat ini?
Total 15,7 juta penerima Rastra. 1,4 juta diantaranya akan dikonversikan dikonversikan da­lam bentuk bantuan pangan.

Basis datanya diambil dari mana?
Kalau ini kan RTSPM, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat. Ini sudah dengan ba­sis data terpadu 2011 yang sudah dimutakhirkan 2015. Jadi berlaku bagi seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya