Sangat berisiko jika simpanan dana haji calon jamaah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Sabtu (14/1). Selain berisiko tinggi, return of investment penggunaan dana haji untuk infrastruktur juga terbilang lama.
Arief juga menilai, mafia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam setiap pembangunan proyek infrastruktur masih banyak, sehingga akan sangat beresiko jika dana setoran jamaah haji digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur.
"Sangat beresiko jika diinvestasikan ke pembangunan proyek infrastruktur, sebab dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh pemerintah rawan dengan mark up dan korupsi, dan banyak yang mangkrak proyek selama Kementerian PUPR dipimpin Basuki Hadimuljono," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief menyarankan agar adan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong untuk bisa berdirinya Bank Tabung Haji. Hal itu, menurutnya akan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat dan semakin memperkuat fungsi intermediasi bank dalam mendukung usaha sektor UKM. Ini mengingat banyak pelaku usaha sektor UKM di daerah yang menjadi tamu Allah di tanah suci.
"Dengan dukungan dana haji yang terhimpun, maka Bank Tabungan Haji akan lebih banyak bermanfaat mendukung sektor UKM yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Sebelumya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai total setoran dana haji ke Kementerian Agama yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Arief menilai pernyataan Bambang ini terlontar karena Menteri PUPR gagal dalam menarik investor untuk membangun proyek infrastruktur.
"Menteri PUPR Gagal tarik investor untuk proyek infrastruktur membuat Bappenas kehilangaan akal dengan wacana gunakan dana setoran haji untuk bangun proyek infrastruktur," sambung Arief
"Jadi gini ya, ketidakmampuan mencari dana untuk membiayai proyek infrastruktur karena kreditor sudah tahu akan buruknya sistim tender proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR, yang banyak dikuasai para mafia infrastruktur dan broker-broker enggak jelas dan membuat harga menjadi tidak ekonomis," pungkasnya.
[ian]
