Tema-tema cagub-cawagub DKI Jakarta debat harus spesifik, fokus, dan kekinian terutama terkait persoalan yang dihadapi warga Jakarta maupun yang dihadapi Jakarta sebagai sebuah kota besar. Misalnya soal reklamasi dan penggusuran.
"Masa depan proyek reklamasi yang kontroversial sampai kebijakan calon soal penggusuran harus terpapar dalam debat. Ini penting karena kedua isu ini berkaitan langsung dengan hajat hidup warga Jakarta," jelas anggota DPD RI Fahira Idris, Jumat, (13/1).
Dia menilai dalam sejarah Jakarta, proyek reklamasi ini dapat dikatakan sebagai kebijakan paling kontroversial.
Selain menabrak berbagai aturan, berpotensi merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem di Kepulauan Seribu, mengancam identitas dan eksistensi nelayan Jakarta, diyakini bakal membuat Jakarta mengalami banjir skala luas, serta dianggap hanya untuk memuaskan hasrat para pengusaha properti, bahkan dianggap sebagai pengingkaran terhadap konsep poros miritim. Saat ini, kasus korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta, oleh KPK dianggap masuk kategori grand corruption.
Karena itu, warga terutama nelayan dan warga lain yang terdampak reklamasi, perlu tahu sikap tegas para calon terhadap proyek kontroversial ini.
"Publik berhak tahu apa alasan logis jika masih ada calon yang ngotot melanjutkannya dan alasan rasional jika ada calon yang hendak menghentikannya. Dampak dari proyek reklamasi bersentuhan langsung dengan kehidupan warga Jakarta, jadi harus dibahas dalam debat," ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Soal penggusuran juga tidak kalah penting dibahas dalam debat. Saat ini warga DKI Jakarta terpecah pendapatnya soal maraknya penggusuran dalam dua tahun terakhir. Debat Publik Pilkada DKI Jakarta ini menjadi momentum bagi para calon memaparkan pendapatnya soal penggusuran.
Apakah para calon punya alternatif lain selain menggusur atau kebijakan penggusuran menjadi satu-satunya pilihan. Kemenangan Warga Bukit Duri di PTUN, tambah Fahira, menunjukkan kebijakan penggusuran di Jakarta masih dilakukan secara serampangan, melanggar hukum, dan tidak manusiawi.
"Bagaimana bisa, tanah yang sah dimiliki warga secara turun temurun digusur dan diambil alih secara paksa atas nama kepentingan publik. Kalau ini terjadi di negara otoriter kita bisa maklumi, tapi ini terjadi di Indonesia yang katanya rakyat memegang kedaulatan," ungkapnya.
"Warga Jakarta perlu tahu sikap para calon soal penggusuran, karena ini bukan hanya soal tanah tetapi juga soal paling dasar dan prinsip yaitu bagaimana memanusiakan manusia," tandasnya.
Sebelumnya dia menjelaskan tema dan kemasan debat yang menarik, selain akan membantu warga Jakarta memutuskan calon mana yang layak memimpin Jakarta juga dipastikan akan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017.
[zul]
