Berita

Joko Widodo/Instagram

Publika

Seandainya Pun Ayah Joko Widodo Adalah Seorang Cina/PKI, So What?

KAMIS, 12 JANUARI 2017 | 09:27 WIB

HEBOH gara-gara buku "Jokowi Undercover" oleh Bambang Tri Mulyono membasahkan kembali ingatan saya akan kekejaman yang pernah dilampiaskan oleh rezim Orde Baru pimpinan Jenderal Besar Suharto (almarhum).
Ketika sedang jaya-jayanya berkuasa tanpa ada yang berani membantah atau menyangkal (kecuali barangkali gerakan Petisi 50 pimpinan mantan Gubernur Jakarta Jenderal (P) Ali Sadikin (alm), rezim Orba dapat berbuat sekehendak hati.

Dan salah satu tindakan pembersihan (terhadap oknum komunis) yang dilampiaskian adalah "menggugurkan hak kemanusiaan mereka" yang "lingkungannya" dianggap tidak bersih, artinya mereka adalah keturunan (cucu atau bahkan cicit) dari orang-orang yang dituding atau dicurigai atau disinyalir punya sangkutpaut dengan PKI.

Padahal mereka-mereka yang mengaku anti PKI tersebut pada gilirannya pernah meneriakkan "Hidup Nasakom!" (Nasionalisme, Agama, Komunis) dengan segetol-getolnya.

Padahal mereka-mereka yang mengaku anti PKI tersebut pada gilirannya pernah meneriakkan "Hidup Nasakom!" (Nasionalisme, Agama, Komunis) dengan segetol-getolnya.

Begitulah dalam kehidupan ini memang banyak sekali yang dengan mudah berubah haluan dan pendirian, laksana pucuk eru, yang melentur sesuai arah angin.

Kalau kita renungkan dalam-dalam, maka tidaklah adil apabila seorang anak yang sama sekali tidak pernah meminta untuk dilahirkan namun kemudian tampil di dunia berkat qodrat iradat Ilahi, lantas dibebani secara melekat dengan dosa atau dosa-dosa orang tuanya. Pada hal belum tentu anak seorang maling niscaya akan menuruti jejak orang tuanya dan kemudian menjadi maling juga, dan sebaliknya belum tentu anak seorang alim pasti akan menjadi ulama atau ustadz atau mubaligh.

Alhamdulillah dalam kasus-kasus seperti ini Islam (Al Qur’an) sudah "antisipatif", sebagaimana halnya dengan berbagai persoalan kehidupan lainnya.

Penggalan dalam Surah Al-Baqarah (II:286) menjelaskan:

"Baginya (pahala) apa yang dia kerjakan dan dia mendapat (siksa dari kejahatan) yang dia kerjakan.”

Orang tua-tua kita menyebutnya dengan indah sesuai peribahasa:
"Tangan menyencang bahu memikul”.

Kesalahan si A tidak bisa ditimpakan kepada si B. Oleh sebab itu siapa pun ayah atau ibu Presiden Joko Widodo tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah "Siapa Joko Widodo?"

Kalau kini ada yang ingin mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo melalui silsilahnya, maka itu sama saja dengan perbuatan tercela rezim Orde Baru. Sikap ini terutama harus dijunjung oleh mereka yang mengaku Muslim.

Bahkan sementara Umat Kristen pun yang pernah saya ajak berbincang-bincang lewat obrolan antar/lintas agama menolak untuk meyakini secara harfiah ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang mungkin saja telah dijadikan dasar pembenaran oleh Rezim Orba ketika mereka dengan buasnya melampiaskan angkara murka mereka terhadap orang-orang yang dinilai atau disangka/dicurigai tidak bersih lingkungan.

Salah satu dari ayat-ayat Perjanjian Lama tersebut kita temui dalam Bab Keluaran 20:5 yang berbunyi:

"Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku."

Salah satu penjelasan yang pernah saya dengar dari seorang peserta Bible Study” (gerakan pengajian Bible) adalah bahwa yang dimaksud dari "keturunan yang ketiga dan keempat" itu adalah para turunan yang tidak bertaubat, melainkan meneruskan dosa-dosa para pendahulu mereka, sedangkan mereka yang kembali ke jalan yang benar niscaya diampuni.

Sebenarnya bukan Presiden Joko Widodo saja yang pernah diragukan silsilah jatidirinya. Masih segar dalam ingatan kita ketika dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat baru-baru ini, salah seorang calon, Donald Trump, terus mengobarkan kesangsiannya bahwa Presiden Barack Hussein Obama adalah warganegara Amerika.

Selama 5 tahun Donald Trump dan sejumlah pengamat/politisi di Amerika meragukan bahwa Barack Obama adalah warganegara Amerika yang memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Negara adhidaya

Undang-undang Dasar Amerika mengatur bahwa hanya seseorang yang dilahirkan di Amerika Serikat yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden.

Itulah sebabnya ketika Partai Republik sempat kebingungan mencari tokoh yang dianggap mampu mengimbangi atau bahkan mengalahkan Bill Clinton, mereka melirik orang yang waktu itu sedang populer sebagai Gubernur Kalifornia, Arnold Schwarzenegger. Mantan binaragawan dan aktor sohor ini lahir di Austria. Meski Presiden Barack Obama mampu membuktikan secara lengkap dan dengan dokumentasi bahwa dia dilahirkan di Hawai (sebuah negara bagian Amerika) namun masih saja banyak yang meragukannya.

Barulah pertengahan September 2016 Donald Trump menyudahi apa yang di Amerika dikenal sebagai "birtherism controversy” (silang pendapat mengenai kelahiran) yang menyangkut diri Barack Obama.

Bagaimana pun segala tudingan dan bahkan fitnah mengenai negara kelahiran Presiden Barack Obama itu tidak begitu digubris oleh yang langsung bersangkutan dan dirugikan, dalam hal ini Presiden Barack Obama sendiri. Tidak terdengar ada buku atau tulisan yang dilarang dan sumbernya kemudian dikriminalisasi oleh pihak berwajib karena memfitnah sang Presiden. Tidak ada penyiar radio maupun televisi yang secara lancang terus mengobarkan fitnah seperti itu yang digugat. Pada akhirnya memang kebenaran juga yang unggul.

Lalu bagaimana dengan nasib "Jokowi Undercover?”, khususnya lagi bagaimana nasib penulisnya yang sudah banyak menghabiskan waktu, tenaga dan duit, untuk menerbitkan bukunya itu?

Akankah dia dihukum, ataukah mungkin Presiden Joko Widodo sendiri lebih memilih untuk mempermalukan Bambang Tri Mulyono dengan menjalani pengujian lewat DNA? Wallahu a’lam.[***]


Nuim M. Khaiyath

Mantan broadcaster Radio Australia Siaran bahasa Indonesia di Melbourne, Australia
Buku terakhir ditulis penulis  berjudul 'Membongkar Kesaktian Israel' diterbitkan Cakrawalka tahun 2014.

 


 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya