Berita

Publika

Mengendalikan Harga Cabai

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 16:59 WIB

NAIKNYA harga cabai mendapat sorotan netizen awal tahun baru ini. Meski kenaikan harga sebetulnya sudah berlangsung sejak dua bulan sebelumnya, November dan Desember 2016, tapi kehebohan baru muncul awal tahun baru.

Bermula dari berita detikcom dengan judul ‘Cabai Rawit Merah Rp 90.000/Kg, Mendag: Tanam Sendiri di Rumah’ pada 4 Januari lalu, yang lalu dikloning oleh media-media online lainnya, netizen  heboh dan membuat kesan seolah pemerintah tidak peduli pada kenaikan harga cabai.

Tak berhenti di situ, kutipan pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang dijadikan judul oleh detikcom itu pun dijadikan meme dengan mengaitkannya dengan kenaikan harga BBM dan tarif STNK.


Kehebohan terus berlanjut sehingga memaksa Presiden Joko Widodo blusukan ke pasar Pekalongan Jawa Tengah, Senin (9/1), untuk mengecek langsung harga cabai. Usai blusukan Jokowi mengatakan, harga cabai memang naik, tapi hanya pada satu jenis cabai, yaitu cabai rawit merah. Jenis lainnya harganya normal.

Kenaikan rawit itu, kata Jokowi, tidak terhindarkan karena faktor cuaca. Karena ini musiman yang pertama, yang kedua juga pada 2016 kemarin memang jelek untuk cabai. Sehingga banyak yang busuk dan gagal panen. Sehingga suplainya kurang. Kan itu fluktuatif dalam hal harga kan biasa,” kata Jokowi.

Faktor Cuaca

Sebelum membahas faktor cuaca, penting diketahui bahwa harga cabai sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Berbeda dengan BBM yang ditentukan langsung oleh pemerintah. Karena ditentukan pasar, maka harga terbentuk oleh mekanisme supply dan demand sebagaimana dijelaskan oleh Jokowi.

Kalau supply kurang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, bila supply  melebihi demand, harga yang terbentuk akan sangat murah. Karena itu, harga normal adalah keseimbangan antara supply dan demand atau dalam bahasa ekonomi disebut sebagai titik equilibrium.

McTaggart dan Parkin M (2009) menjelaskan, harga yang bergeser dari titik equilibrium rentan mengarah pada market failure. Karena itu, dibutuhkan kebijakan pengendalian harga. Kebijakan itu adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi daya beli konsumen dan daya jual produsen.

Sejalan dengan itu, dalam berbagai kesempatan Mendag Enggartiasto mengatakan, negara harus hadir di pasar bukan untuk melindungi konsumen atau produsen, tapi melindungi keduanya. Produsen untung dan konsumen tidak rugi. Caranya, mengendalikan supply agar seimbang dengan demand, sehingga harga yang terbentuk adalah harga ideal.

Jadi, kalau saat ini harga cabai tidak berada pada harga ideal, pasti supply dan demand sedang tidak seimbang. Demand sangat tinggi, sementara supply sangat rendah. Kenapa supply cabai rendah? Jokowi dan Enggartiasto kompak menjawab, karena faktor cuaca.

Dari data Kementerian Pertanian (Kementan), cuaca memang menjadi kendala tanaman cabai dari tahun ke tahun. Curah hujan yang tinggi membuat tanaman cabai sensitif. Bunganya rontok dan buahnya kurang. Ditambah, petani enggan melakukan panen karena takut busuk.

Selain itu, sifatnya yang mudah busuk dan tidak tahan lama, membuat cabai tidak bisa disimpan. Akibatnya, semua hasil panen harus langsung disalurkan ke pasar. Karena itu, di antara komoditas pangan lainnya, stok cabai paling sulit ditata.

Cabai tidak bisa diatur stoknya dengan sistem gudang layaknya beras. Sebab ia akan busuk. Dengan begitu, terpaksa pengaturan stok dilakukan dengan langsung menghitung jumlah tanam dan panen. Dampaknya, kalau cabai alami gagal panen, pasar akan langsung bergejolak.

Namun demikian, faktor cuaca ini harus diatasi. Sejak tahun 2015, Kementan menyiasatinya dengan Gerakan Tanaman Cabai Musim Kemarau (GTCMK). Program dengan anggaran Rp 450 M yang dilaksanakan di 47 kabupeten/kota di 33 Provinsi itu memulai masa tanam pada musim panas dan memanennya di musim hujan.

Dengan begitu, cabai mulai ditanam pada bulan Juli, dipanen pada November dan Desember. Tapi, badai El Nino dan La Nina membuat cabai di beberapa darah sentra produksi alami gagal panen. Akibatnya, seperti kata Jokowi, pada 2016 kemarin memang jelek untuk cabai. Sehingga banyak yang busuk dan gagal panen.”

Selain GTCMK, Kementan juga membuat gerakan tanam cabai di rumah. Hal ini untuk mengantisipasi gagal panen karena dampak cuaca. Juga karena cabai sangat mudah ditanam. Mendag Enggartiasto mendukung program ini. Karenanya, ia selalu mengimbau agar masyarakat menanam cabai sendiri di rumah. Dalam konteks inilah, Enggartiasto meminta masyarakat tanam cabai sendiri, seperti judul berita detik, yang membuat heboh itu.

Solusi Impor

Untuk menurunkan harga cabai, tersedia solusi instan tapi ditolak oleh Enggartiasto, yaitu impor. Solusi ini dilakukan pemerintah sebelumnya. Tidak hanya komoditas cabai, tapi juga komoditas lain. Dengan melakukan impor, kekurangan supply yang telah membuat harga melonjak itu, bisa segera dipenuhi.

Namun Enggartiasto kokoh dengan pendiriannya, tidak mau membuka kembali kran impor. Menurutnya, impor adalah solusi instan yang bisa mematikan semangat petani. Kalau impor dilakukan, produk petani tidak akan terserap.

Kalau itu terjadi, petani yang telah berjuang menanam cabai meski hujan itu, selain alami kerugian besar, juga tidak akan menanam lagi karena merasa tidak didukung oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, cabai Indonesia akan menghilang di pasar, tergantikan oleh cabai impor. Ini potret buruk yang tidak boleh terjadi.

Karena itu, langkah Enggartiasto yang tetap mengandalkan cabai hasil petani untuk menekan harga adalah bentuk keberpihakan pada petani. Langkah ini dilakukan dengan mendistribusikan cabai dari daerah yang stoknya melimpah ke daerah yang kekurangan. Langkah ini memang tidak bisa menurunkan harga dengan cepat. Tetapi, langkah ini adalah awal untuk mewujudkan janji Jokowi, bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tidak bergantung pada impor. [***]


Subairi Muzakki

Direktur Forum Studi Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Indonesia (EPKPI)


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya