BANYAK hal terjadi sepanjang tahun 2016 dalam proses berjalannya pemerintahan di Kota Bekasi. Ada ragam pencapaian yang patut diapresiasi, begitu juga kekurangan yang mau tidak mau harus dikoreksi.
Untuk urusan prestasi di tahun tersebut, ada beberapa capaian yang berhasil diraih. Seperti dicapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kemudian penghargaan Dana Rakca dari Kementerian Keuangan sebagai ganjaran atas bagusnya pengelolaan keuangan daerah dengan salah satu indikatornya yakni tepatnya waktu pengesahan APBD Kota Bekasi tahun 2016.
Tidak sampai disitu, Pemkot Bekasi juga diganjar penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas baiknya pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2016. Dan tentunya sejumlah penghargaan lainnya.
Penghargaan-penghargaan yang ada menjadi bukti bahwa Pemkot Bekasi memiliki komitmen dalam penyelenggaraan birokrasi.
Meski begitu, capaian yang ada tidak selayaknya membuat Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dan Wakilnya, Ahmad Syaikhu lantas menepuk dada.
Sebabnya, penghargaan-penghargaan yang diraih hampir sifatnya menyangkut ranah administratif. Atau tidak bersinggungan langsung dengan hajat rakyat.
Memang benar, ada penghargaan macam Dana Rakca yang itu berkaitan dengan APBD Kota Bekasi sebagai denyut nadi pembangunan sebuah kota.
Namun tepatntya pengesahan APBD tanpa pelaksanaan atau eksekusi yang baik pada saat penggunaan tidak akan berarti apa-apa.
Perlu menjadi penekanan, pemerintahan yang baik tidak hanya baik di sisi administrasi saja. Tapi pemerintah yang baik, yakni pemerintah yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.
Di titik ini, saya masih melihat masih ada kekurangan. Ini bisa dilihat dari masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum sepenuhnya maksimal dalam bekerja.
RSUD Kota Bekasi contohnya, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat sampai saat ini belum sepenuhnya maksimal.
Masih terdapat beberapa kekurangan, seperti langkanya stok obat, kamar yang kerap kali penuh atau prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.
Dinas Pendidikan Kota Bekasi sendiri, sejauh ini masih perlu melakukan pembenahan dan perbaikan demi terwujudnya pendidikan sesuai amanah undang-undang dasar.
Masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan pendidikan di Kota Bekasi. Seperti anak putus sekolah hingga masih adanya aksi pungutan liar di dunia pendidikan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab.
Di sektor perizinan, sejumlah SKPD yang terkait dalam urusan ini belum sepenuhnya memberikan rasa puas kepada masyarakat selaku pemohon perizinan.
Beberapa hal yang perlu disorot, yakni soal prosedur mengurus perizinan yang ke depan menurut hemat saya perlu dirapikan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Perlu juga adanya komitmen memberantas praktik percaloan maupun pungutan liar dalam mengurus izin di Kota Bekasi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
Pada sektor pelayanan administrasi kependudukan, Pemkot Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke depan harus bisa bekerja maksimal untuk memberikan layanan prima bagi masyarakat. Kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan harus menjadi prioritas utama demi memberikan kepuasan bagi masyarakat.
Kemudian di sektor pelayanan kebersihan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Kebersihan. Misalnya soal mekanisme penganguktan sampah yang selama ini masih menjadi kendala di lapangan.
Ke depan, tidak boleh ada warga mengeluh sampahnya tidak juga diangkut padahal sudah menumpuk. Saya rasa dengan adanya komitmen, persoalan sampah bisa diselesaikan oleh Pemkot Bekasi.
Pada sektor pembangunan, Pemkot Bekasi perlu kita apresiasi. Tingginya anggaran di sektor pembangunan, menunjukan adanya komitmen Pemkot Bekasi membangun kota ini.
Namun perlu diingat, tentu masih ada sedikit kekurangan, yang tentu dilain waktu bisa diperbaiki.
Di luar kerja SKPD, tahun 2016 juga diwarnai dengan adanya kebijakan Pemkot Bekasi yang sempat mengundang polemik. Yaitu mengenai penggusuran di sejumlah titik di Kota Bekasi.
Polemik semacam ini, di masa yang akan datang diharapkan tidak lagi berulang. Saya melihat, perlu ada perencanaan yang matang dan cara-cara yang tepat dalam mengeksekusi sebuah kebijakan.
Dan soal penggusuran, saya harap Pemkot Bekasi mencarikan solusi bagi korban. Salah satunya dengan memindahkan warga yang menjadi korban penggusuran ke Rumah Susun milik Pemkot Bekasi. Mengingat, sampai saat ini korban penggusuran masih kebingungan mencari tempat untuk tinggal.
Selain kinerja Pemkot Bekasi, sepanjang tahun 2016, Frkasi Gerindra juga telah menunjukan adanya komitmen kuat untuk bersama-sama memajukan Kota Bekasi.
Salah satu bentuk komitmen tersebut ditunjukan pada saat paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017.
Dimana, fraksi Gerindra dengan penuh tanggungjawab hadir dalam forum tersebut meski waktu sudah larut malam. Sementara di lain sisi, partai sedang ada agenda yang sebenarnya tidak bisa ditinggalkan.
Pada akhirnya semua bisa melihat, dengan hadirnya Gerindra, paripurna bisa digelar dan KUA-PPAS APBD 2017 bisa disahkan. Sehingga proses pembahasan APBD Kota Bekasi 2017 bisa dilanjutkan hingga disahkan.
Demikianlah catatan saya atas perjalanan Pemkot Bekasi sepanjang tahun 2016. Catatan tersebut saya buat semata-mata sebagai sebuah ikhtiar untuk turut serta dalam proses pembangunan di kota yang kita cinta ini. Agar Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan Bisa Terwujud. Merdeka!! Salam Indonesia Raya.
[***]
Tahapan Bambang Sutopo Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi
