Berita

Publika

Tuntutan Menuju Sidang Istimewa Adalah Bentuk Revolusi Konstitusional

SABTU, 19 NOVEMBER 2016 | 16:15 WIB

DARI kasus penistaan agama oleh Ahok pada akhirnya terbuka pintu untuk mengadili bukan saja hanya Ahok, akan tetapi juga Jokowi yang merupakan pusat utama kongsi kejahatannya.

Persoalan Ahok tidak bisa hanya dilihat perorangan Ahok saja, karena ini terkait dengan Jokowi sebagai kekuatan yang menjadi kaki tangan mafia asing, khususnya China dan mafia domestik. Dan tindakan yang dilakukan sangat mengancam kedaulatan rakyat, negara dan bangsa serta menyakiti rakyat yang rata-rata hidup dalam kemiskinan. Ini telah jelas sengaja melanggar konstitusi.

Dari mulai persoalan korupsi lokal, korupsi negara (state corruption), perampasan tanah-tanah adat, pembunuhan massal hingga membukanya pintu lebar penjajahan ekonomi, sosial, politik China ke Indonesia.


Salah satu kasus yang melibatkan duet Ahok dan Jokowi adalah Sumber Waras dan Reklamasi. Kemudian kasus yang dilakukan Jokowi dalam kontrak-kontrak Migas untuk dikuasai China, juga perampasan tanah-tanah masyarakat adat oleh Korporasi. Dan masih banyak kejahatan lainnya. Kesemuanya melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Maka dari kejahatan-kejahatan Jokowi ini diperlukan revolusi yang konstitusional. Yaitu melalui Sidang Istimewa di MPR untuk kembali ke UUD 45 Teks Asli, Turunkan Jokowi-JK dan Bentuk Pemerintahan Transisi.

Disini kita tegaskan bahwa tuntutan rakyat menuju Sidang Istimewa adalah sebuah aksi konstitusional. Sehingga jika ada pihak yang berani menghalangi, menghentikan atau berusaha menggagalkan, maka siapapun dia adalah penghianat rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Siapapun dia, termasuk Presiden atau Kapolri sekalipun. Hal ini karena yang melarang atau menggagalkan adalah pihak yang sengaja menghianati konstitusi UUD 45.

Kita kaum pergerakan mulai saat ini melakukan ajakan pada seluruh rakyat untuk menggelar Sidang Istimewa secara terbuka.

Kita anti dengan kudeta dan tidak mengenal kudeta di Indonesia. Yang kita lakukan adalah Revolusi Konstitusional yang merupakan manifestasi Revolusi damai, tanpa kekerasan dan legal.

Bersama Rakyat dan Ulama kita jalankan Revolusi secara tegak lurus untuk mencapai ridha Allah SWT. [***]

Yudi Syamhudi Suyuti
Ketua Panitia Pembentukan Dewan Nasional

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya