OPSI pertama potensi keputusan gelar perkara pidana penodaan agama adalah Basuki Tjahaja Purnama terbebas dari semua tuntutan permintaan keadilan masyarakat pelapor. Juga terbebas terhadap potensi tuntutan dari pejabat Negara, yang mewakili kepentingan Negara dalam delik pidana penodaan agama. Delik yang tidak mewajibkan kepersertaan adanya pelapor.
Opsi kedua adalah Basuki Tjahaja Purnama bukanlah sebagai sebagai tersangka tunggal dari pelanggaran Undang-Undang ITE. Ketersangkaan dilanjutkan melibatkan ketersangkaan pada petugas humas yang mengupload video ke dalam website Pemda DKI Jakarta. Mengupload video merupakan sebagian strategi kebanggan dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk membangun transparansi dan mempromosikan kinerja pemerintahan daerah kepada pemerhati kepemerintahan.
Ketersangkaan berpotensi bertambah kepada Buni Yani sebagai penguploade video durasi edisi singkat sebagai sangkaan penjelas persoalan pengapian api dalam sekam.
Opsi ketiga yang paling liar adalah melanjutkan ketersangkaan minimal kepada penguploade video acara pengajian Habieb Rizieq. Ketersangkaan kepada perumus fatwa MUI atas pengkonstruksian proses pembuatan fatwa inabsentia, yang tanpa menghadirkan Basuki Tjahaja Purnama.
Potensi dampak pembebasan Basuki Tjahaja Purnama dari semua tuntutan permintaan keadilan pelapor dan kehadiran Negara pada kasus ini bergantung kepada tingkat kepercayaan pengkonstruksian bahwa keputusan Kabareskrim senantiasa bijak.
Kabareskrim sebagai representasi penegakan hukum, yang merepresentasikan keberpihakan Negara.
Namun penguatan penaifan bahwa pemerintah senantiasa bijak pada era keterbukaan informasi semakin berkurang tingkat kepercayaannya. Hal ini ditentukan oleh kuatnya ketumpangtindihan selimut kepentingan dalam memperjelas persepsi yang diyakini oleh penerima informasi. Perbaikan kecerdasan masyarakat menggunakan media massif terkesan menjadikan fenomena ketumpangtindihan antara kepentingan dan persepsi menjadi titik kritis potensi serius sebagai momentum pemicu disintegrasi bangsa.
Presiden Joko Widodo melakukan safari komunikasi politik dan safari penguatan komando pasukan khusus. Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga melakukan safari Wawasan Nusantara. Wapres Jusuf Kalla memberikan penjelasan bahwa safari komunikasi itu bukanlah mempersiapkan TNI Polri untuk melawan rakyat dalam momentum eskalasi permintaan keadilan penodaan agama.
Pengkonstruksian bahwa keputusan Kabareskrim (dan Kapolri) senantiasa bijak untuk kepentingan persatuan bangsa secara luas ini justru terkesan menimbulkan ketidaktentraman hati nurani.
Kesiapan menerima potensi opsi pertama tentang pembebasan Basuki Tjahaja Purnama menjadi pertaruhan fobia peletusan konflik api dalam sekam. Penjernihan ketumpangtindihan persepsi menjadi penting. Pada posisi ini, ketegasan pendekatan keamanan dan pertahanan dibandingkan perbaikan kesilapan keterbuntuan antara pengirim pesan komunikasi yang berpendar kepada penerima pesan, itu menjadi penentu pilihan perdamaian atas potensi konflik terbuka.
Pendekatan hankam dalam pengkonstruksian pembentukan Arab Springs di Timur Tengah justru terbukti efektif menjadi instrumen pergantian regim yang meluas di tingkat regional. [***]
Sugiyono MadelanPeneliti INDEF dan dosen Universitas Mercu Buana
