Presiden Joko Widodo seharusnya menemui perwakilan pengunjuk rasa dalam aksi Bela Islam IV pada Jumat (4/11) lalu. Diperkirakan lebih dari dua juta orang ikut dalam demonstrasi tersebut.
Bahkan menurut pakar politik, Siti Zuhro, Presiden semestinya ikut shalat Jumat di Masjid Istiqlal, titik kumpul massa aksi.
"Jadi tidak perlu menghadap ke Istana. Itu kepemimpinan yang mengayomi, memperlakukan warga negara setara, tidak pilih kasih," jelas Siti dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL (Jumat, 11/11).
Karena Siti menganalogikan Indonesia sebagai sebuah rumah tangga. Ada bapak, yaitu Presiden dan anak, dalam hal ini rakyat yang berjumlah 250 juta orang.
"Nah, saat ini ada (anak) yang silang pendapat, bagaimaan Bapak ini memperlalukan? Lah ini kok tinggal di Cengkareng," ucapnya.
Dia mengakui Jokowi memutuskan meninggalkan Istana untuk melihat perkembangan proyek kereta listrik di Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan masukan dari bawahannya. Misalnya dari BIN, Kepolisian, atau unit lainnya.
"Tapi bagaimana pun juga Presiden harus visioner, semua masukan dipertanyakan. Mengapa dan apa dampaknya kalau tidak menemui. Kalau jadi lebih baik, apa indikasinya. Dipertanyakan terus sampai menemukan bukti-bukti, prediksi yang lebih akurat," ungkapnya.
Presiden harus kritis karena pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah Presiden. Meski demikian, pihak yang memberi masukan tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban.
"Ini siapa yang memberi nasihat, harus dipertanggungjawabkan," tandasnya.
Saat aksi tersebut, Presiden memerintahkan Menkopolhukam Wiranto serta Mensesneg Pratikno menerima pengunjuk rasa. Namun pengunjuk rasa bersedia kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menerima.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebenarnya ingin kembali ke Istana. Namun karena jalan yang akan dilalui dianggap berada dalam situasi tak memungkinkan, Paspampres Jokowi RI 1 tidak kembali dulu ke Istana. "Jadi itu tak dilakukan," ujar Pramono.
[zul]
