AMM Desak Kapolri Perjelas Status Hukum Ahok Sebelum 4 November

. Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta segera memberikan jawaban kepada publik dengan cara memanggil Basuki Thahaja Purnama terkait dengan dugaan penistaan kitab suci. Kapolri juga harus segera memperjelas status hukum Ahok, begitu Basuki disapa.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan para aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah. Pernyataan ini disampaikan oleh Pedri Kasman (Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah),  Muhammad Solihin S (Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan  Khairul Sakti Lubis (Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah).

"Bapak Kapolri juga harus memberikan penjelasan yang utuh ke masyarakat. Sehingga demo akbar 4 November ini bisa lebih sejuk, karena publik sudah mendapat gambaran atas kasus ini. Jangan biarkan kasus ini menjadi bola liar yang berpotensi menjalar ke mana-mana. Semestinya Kapolri dan termasuk Presiden Jokowi lebih arif atas apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jangan justru terkesan melakukan pembiaraan," demikian keterangan tertulis mereka yang diterima redaksi (Selasa, 1/11).

Angkatan Muda Muhammadiyah sendiri akan memberikan keleluasaan pada anggotanya untuk ikut bergabung pada aksi 4 November itu. Sejak awal, posisi AMM sudah jelas, yaitu menuntut kasus ini segera diselesaikan secara hukum.  Tapi karena {olri tidak juga memproses laporan AMM sebagaimana mestinya, maka aksi-aksi demonstrasi adalah pilihan tepat untuk menyampaikan kepada Kapolri dan Presiden Jokowi bahwa AMM tidak akan pernah surut dalam penuntasan kasus ini.

"Kapolri dan Presiden tidak boleh abai atas apa yang berkembang di masyarakat, jika beliau sayang pada bangsa ini. Keharmonisan dan keberagaman bangsa ini terlalu mahal dipertaruhkan karena seorang Ahok," demikian keterangan mereka. [ysa]