Berita

Basuki Thahaja Purnama/Net

Politik

AMM Desak Kapolri Perjelas Status Hukum Ahok Sebelum 4 November

SELASA, 01 NOVEMBER 2016 | 07:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta segera memberikan jawaban kepada publik dengan cara memanggil Basuki Thahaja Purnama terkait dengan dugaan penistaan kitab suci. Kapolri juga harus segera memperjelas status hukum Ahok, begitu Basuki disapa.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan para aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah. Pernyataan ini disampaikan oleh Pedri Kasman (Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah),  Muhammad Solihin S (Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan  Khairul Sakti Lubis (Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah).

"Bapak Kapolri juga harus memberikan penjelasan yang utuh ke masyarakat. Sehingga demo akbar 4 November ini bisa lebih sejuk, karena publik sudah mendapat gambaran atas kasus ini. Jangan biarkan kasus ini menjadi bola liar yang berpotensi menjalar ke mana-mana. Semestinya Kapolri dan termasuk Presiden Jokowi lebih arif atas apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jangan justru terkesan melakukan pembiaraan," demikian keterangan tertulis mereka yang diterima redaksi (Selasa, 1/11).


Angkatan Muda Muhammadiyah sendiri akan memberikan keleluasaan pada anggotanya untuk ikut bergabung pada aksi 4 November itu. Sejak awal, posisi AMM sudah jelas, yaitu menuntut kasus ini segera diselesaikan secara hukum.  Tapi karena {olri tidak juga memproses laporan AMM sebagaimana mestinya, maka aksi-aksi demonstrasi adalah pilihan tepat untuk menyampaikan kepada Kapolri dan Presiden Jokowi bahwa AMM tidak akan pernah surut dalam penuntasan kasus ini.

"Kapolri dan Presiden tidak boleh abai atas apa yang berkembang di masyarakat, jika beliau sayang pada bangsa ini. Keharmonisan dan keberagaman bangsa ini terlalu mahal dipertaruhkan karena seorang Ahok," demikian keterangan mereka. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya