Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pemerintah Harus Bebaskan Pajak Lahan Pertanian Tembakau

SELASA, 01 NOVEMBER 2016 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Harga jual tembakau dari petani masih rendah. Di saat yang sama, masa panen tidak jelas sebab cuaca tidak menentu. Karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani tembakau.

"Caranya tidak hanya sekedar memberikan bibit saja, tapi Pemerintah harus membebaskan pajak lahan pertanian tembakau sebagai komitmen dalam melindungi petani," kata Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 1/11).

Di saat yang sama, lanjutnya, harus ada pembebasan PBB untuk lahan yang ditanami petani, bukan untuk korporasi," tegas Eko menanggapi aksi damai peringatan Hari Petani Tembakau Sedunia yang diperingati sekitar 1.000 petani tembakau di DI Yogyakarta kemarin.


Eko berpendapat, cuaca yang tidak jelas ini akan menyebabkan petani menyerah untuk menanam tembakau. Khawatirnya, sambung Eko, kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat membuat petani memilih untuk menjual lahannya.

"Lahan petani tembakau lama-lama tergerus, karena masalah ekonomi. Kalau cuaca sudah bagus kembali, yang jadi masalah petani sudah tak miliki lahan lagi. Kalaupun masih ada, luasan lahannya juga semakin kecil," tukas Eko.

Lebih dari 1000 petani tembakau dan cengkeh yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Karya Tani Manunggal (KTM) Temanggung, dan Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (GEMATI) melaksanakan aksi damai yang bertepatan dengan Hari Petani Tembakau Sedunia dengan mengusung tema "Selamatkan Penghidupan Kami." [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya