. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu menerima pendanaan yang lebih pasti secara berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar PBB dapat menjalankan misinya, termasuk dalam rangka menyukseskan pencapaian SDGs. Namun demikian, PBB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya juga harus lebih efisien dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota tetap parlemen dunia untuk UN Affairs mewakili Asia Pacific Group, Evita Nursanty, saat menjadi salah satu panelis dalam Sesi Standing Committee Meeting on UN Affairs dengan topik Funding the UN: Indonesia's Perspectives. Pertemuan ini merupakan rangkaian Sidang Parlemen Sedunia ke-135 atau 135th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings yang berlangsung pada 23-27 Oktober 2016 di Jenewa.
"Indonesia berharap PBB perlu menerima pendanaan yang lebih pasti secara berkelanjutan, namun kita juga meminta PBB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya harus lebih efisien, transparan dan akuntabel," kata Evita.
Indonesia merupakan anggota PBB yang aktif memberikan kontribusi. Pada 2015, total kontribusi Indonesia ke PBB mencapai Rp366,8 miliar, atau sekitar 50 persen dari total kontribusi Indonesia ke seluruh lembaga internasional.
Dikatakan, pada dasarnya, Indonesia menerima banyak program dari PBB, terutama program pembangunan melalui UNDP. Namun, Evita menekankan bahwa program PBB di tanah air harus selaras dengan inisiatif dan prioritas pembangunan.
"PBB seharusnya lebih memperhatikan prioritas pembangunan nasional Indonesia dalam mendesain program-programnya. Bukan hanya dengan melibatkan eksekutif, tetapi juga legislatif,†ujar Evita lagi.
Menurutnya, anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya secara intensif, sehingga mereka memahami kepentingan masyarakat. Keterlibatan parlemen dalam penyusunan program PBB di Indonesia dapat memberikan hasil yang lebih efektif.
Namun disayangkan karena ternyata masih sulit bagi DPR untuk mengetahui secara rinci program-program PBB yang diperoleh karena mereka terdistribusi antar-kementerian, lembaga publik, kelompok masyarakat sipil, dan NGO, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Efektifitas program PBB yang dijalankan di Indonesia masih sulit untuk dievaluasi. Siapa saja yang menerima manfaat dari program PBB? Bagaimana hasilnya?" tanya Evita.
Program PBB berasal dari iuran negara-negara anggotanya. DPR sesuai fungsinya, berhak untuk memonitor penggunaan anggaran negara, termasuk anggaran yang kita serahkan ke PBB sebagai kontribusi Indonesia. DPR juga perlu menjalin komunikasi dengan UN Country Office di Indonesia.
Hal ini selaras dengan resolusi yang baru saja diadopsi PBB pada 25 Juli 2016, yaitu mengenai pentingnya kerja sama dan kolaborasi yang lebih intensif antara PBB, IPU, dan parlemen di tingkat nasional.
[ysa]
