Berita

Evita Nurshanty/Net

Politik

Dalam Forum IPU, Delegasi Indonesia Minta PBB Lebih Efisien Dan Transparan

KAMIS, 27 OKTOBER 2016 | 06:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu menerima pendanaan yang lebih pasti secara berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar PBB dapat menjalankan misinya, termasuk dalam rangka menyukseskan pencapaian SDGs. Namun demikian, PBB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya juga harus lebih efisien dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
 
Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota tetap parlemen dunia untuk UN Affairs mewakili Asia Pacific Group, Evita Nursanty, saat menjadi salah satu panelis dalam Sesi Standing Committee Meeting on UN Affairs dengan topik Funding the UN: Indonesia's Perspectives. Pertemuan ini merupakan rangkaian Sidang Parlemen Sedunia ke-135 atau 135th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings yang berlangsung pada 23-27 Oktober 2016 di Jenewa.
 
"Indonesia berharap PBB perlu menerima pendanaan yang lebih pasti secara berkelanjutan, namun kita juga meminta PBB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya harus lebih efisien, transparan dan akuntabel," kata Evita.
 

 
Indonesia merupakan anggota PBB yang aktif memberikan kontribusi. Pada 2015, total kontribusi Indonesia ke PBB mencapai Rp366,8 miliar, atau sekitar 50 persen dari total kontribusi Indonesia ke seluruh lembaga internasional.
 
Dikatakan, pada dasarnya, Indonesia menerima banyak program dari PBB, terutama program pembangunan melalui UNDP. Namun, Evita menekankan bahwa program PBB di tanah air harus selaras dengan inisiatif dan prioritas pembangunan.
 
"PBB seharusnya lebih memperhatikan prioritas pembangunan nasional Indonesia dalam mendesain program-programnya. Bukan hanya dengan melibatkan eksekutif, tetapi juga legislatif,” ujar Evita lagi.
 
Menurutnya, anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya secara intensif, sehingga mereka memahami kepentingan masyarakat. Keterlibatan parlemen dalam penyusunan program PBB di Indonesia dapat memberikan hasil yang lebih efektif.
 
Namun disayangkan karena ternyata masih sulit bagi DPR untuk mengetahui secara rinci program-program PBB yang diperoleh karena mereka terdistribusi antar-kementerian, lembaga publik, kelompok masyarakat sipil, dan NGO, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 
"Efektifitas program PBB yang dijalankan di Indonesia masih sulit untuk dievaluasi. Siapa saja yang menerima manfaat dari program PBB? Bagaimana hasilnya?" tanya Evita.
 
Program PBB berasal dari iuran negara-negara anggotanya. DPR sesuai fungsinya, berhak untuk memonitor penggunaan anggaran negara, termasuk anggaran yang kita serahkan ke PBB sebagai kontribusi Indonesia. DPR juga perlu menjalin komunikasi dengan UN Country Office di Indonesia.
 
Hal ini selaras dengan resolusi yang baru saja diadopsi PBB pada 25 Juli 2016, yaitu mengenai pentingnya kerja sama dan kolaborasi yang lebih intensif antara PBB, IPU, dan parlemen di tingkat nasional. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya