Berita

Politik

Dewan Pengawas Pastikan BPJS Ketenagakerjaan Junjung Tinggi Akuntabilitas

RABU, 26 OKTOBER 2016 | 07:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selalu menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas

Demikian disampaikan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh. Hal ini disampaikan Poempida terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Centre For Budget Analisis (CBA) soal dana deposito BPJS Ketenagakerjaan yang "disembunyikan."

"Jika memang CBA mempunyai bukti tentang penggelapan dana deposito seperti ini, segera dilaporkan kepada Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan agar dapat kami tindaklanjuti atau kepada DJSN dan OJK yang mengawasi BPJS Ketenagakerjaan," kata Poempida beberapa saat lalu (Rabu, 26/10).


Jika memang terjadi penyelewengan, tegas Poempida, maka ini tidak akan berpotensi berimplikasi hukum pada manajemen lama BPJS Ketenagakerjaan saja. Tetapi juga pada lembaga lain yang telah melakukan pemeriksaan pada tahun tersebut yaitu BPK dan KAP.

Ia mengingatkan bahwa kredibilitas dan Integritas kelembagaan adalah hal yang sangat penting bagi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga setiap hal berhubungan dengan berbagai macam tuduhan yang berpotensi mendiskreditkan lembaga ini harus dapat dibuktikan secara hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka akan berimplikasi hukum kepada yang menyampaikan.

"BPJS Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk berpartisipasi untuk ikut dalam program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diinisiasi KPK. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk senantiasa patuh dan melakukan penegakan hukum secara internal demi terjaganya nama baik dan bersih Lembaga BPJS Ketenagakerjaan," demikian Poempida. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya