Berita

Politik

Jas Rakyat Galang Mosi Tak Percaya Pada Negara Bila Ahok Tak Ditangkap

RABU, 26 OKTOBER 2016 | 06:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Arus tekanan umat Islam terus bergelombang terkait dengan dugaan penistaan kitab suci oleh Basuki Thahaja Purnama. Dan pada 4 November 2016 nandi, pemusatan aksi besar di Jakarta akan menjadi keputusan politik rakyat banyak atas organisasi Negara yang kita miliki.

"Jika Ahok tidak ditangkap. Kami galang mosi tidak percaya pada negara. Ini merupakan bentuk manifestasi politik dari pernyataan negara gagal menegakkan keadilan. Negara gagal karena dikendalikan oleh para mafia dan politisi busuk. Sehingga rakyat menarik kepercayaan pada Negara," kata Ketua Jas Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, di Jakarta (Rabu, 26/10).

Menurut Yudi, mosi tidak percaya pada negara ini karena negara tidak mampu menegakkan keadilan, tidak mampu menjaga hubungan antar umat agama, merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Dan yang paling berbahaya, negara sengaja menciptakan kejahatan.


"Mosi tidak percaya ini kita bangun bersama rakyat, maka kita akan teruskan untuk ambil alih negara bersama rakyat sebagai langkah selanjutnya. Jadi kita minta pada Presiden, MPR, DPR untuk serius bekerja menyikapi soal Ahok," tegasnya.

Yudi mengingatkan, kepercayaan rakyat pada Negara saat ini sudah rusak. Korupsi, penghisapan sumber-sumber daya alam demi kepentingan pemodal, perampokan sumber-sumber kemakmuran, penindasan negara pada rakyatnya, pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai kejahatan negara pada rakyat. Sementara persolan-persoalan yang menyakitkan belum selesai, tiba-tiba muncul penistaan agama dilakukan oleh Ahok yang merupakan seorang Gubernur.

"Ini menjadi puncak kemarahan umat Islam dan rakyat banyak Indonesia.  Jika polisi takut menangkap Ahok, sudah pasti karena perlindungan Presiden. Dan jika MPR dan DPR juga tidak mampu bekerja menyelesaikan masalah ini, Rakyat sebagai Pemilik Negara akan ambil alih Negara ini," demikian Yudi. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya