Berita

Politik

Jas Rakyat Galang Mosi Tak Percaya Pada Negara Bila Ahok Tak Ditangkap

RABU, 26 OKTOBER 2016 | 06:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Arus tekanan umat Islam terus bergelombang terkait dengan dugaan penistaan kitab suci oleh Basuki Thahaja Purnama. Dan pada 4 November 2016 nandi, pemusatan aksi besar di Jakarta akan menjadi keputusan politik rakyat banyak atas organisasi Negara yang kita miliki.

"Jika Ahok tidak ditangkap. Kami galang mosi tidak percaya pada negara. Ini merupakan bentuk manifestasi politik dari pernyataan negara gagal menegakkan keadilan. Negara gagal karena dikendalikan oleh para mafia dan politisi busuk. Sehingga rakyat menarik kepercayaan pada Negara," kata Ketua Jas Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, di Jakarta (Rabu, 26/10).

Menurut Yudi, mosi tidak percaya pada negara ini karena negara tidak mampu menegakkan keadilan, tidak mampu menjaga hubungan antar umat agama, merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Dan yang paling berbahaya, negara sengaja menciptakan kejahatan.


"Mosi tidak percaya ini kita bangun bersama rakyat, maka kita akan teruskan untuk ambil alih negara bersama rakyat sebagai langkah selanjutnya. Jadi kita minta pada Presiden, MPR, DPR untuk serius bekerja menyikapi soal Ahok," tegasnya.

Yudi mengingatkan, kepercayaan rakyat pada Negara saat ini sudah rusak. Korupsi, penghisapan sumber-sumber daya alam demi kepentingan pemodal, perampokan sumber-sumber kemakmuran, penindasan negara pada rakyatnya, pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai kejahatan negara pada rakyat. Sementara persolan-persoalan yang menyakitkan belum selesai, tiba-tiba muncul penistaan agama dilakukan oleh Ahok yang merupakan seorang Gubernur.

"Ini menjadi puncak kemarahan umat Islam dan rakyat banyak Indonesia.  Jika polisi takut menangkap Ahok, sudah pasti karena perlindungan Presiden. Dan jika MPR dan DPR juga tidak mampu bekerja menyelesaikan masalah ini, Rakyat sebagai Pemilik Negara akan ambil alih Negara ini," demikian Yudi. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya