Berita

Politik

Jas Rakyat Galang Mosi Tak Percaya Pada Negara Bila Ahok Tak Ditangkap

RABU, 26 OKTOBER 2016 | 06:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Arus tekanan umat Islam terus bergelombang terkait dengan dugaan penistaan kitab suci oleh Basuki Thahaja Purnama. Dan pada 4 November 2016 nandi, pemusatan aksi besar di Jakarta akan menjadi keputusan politik rakyat banyak atas organisasi Negara yang kita miliki.

"Jika Ahok tidak ditangkap. Kami galang mosi tidak percaya pada negara. Ini merupakan bentuk manifestasi politik dari pernyataan negara gagal menegakkan keadilan. Negara gagal karena dikendalikan oleh para mafia dan politisi busuk. Sehingga rakyat menarik kepercayaan pada Negara," kata Ketua Jas Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, di Jakarta (Rabu, 26/10).

Menurut Yudi, mosi tidak percaya pada negara ini karena negara tidak mampu menegakkan keadilan, tidak mampu menjaga hubungan antar umat agama, merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Dan yang paling berbahaya, negara sengaja menciptakan kejahatan.


"Mosi tidak percaya ini kita bangun bersama rakyat, maka kita akan teruskan untuk ambil alih negara bersama rakyat sebagai langkah selanjutnya. Jadi kita minta pada Presiden, MPR, DPR untuk serius bekerja menyikapi soal Ahok," tegasnya.

Yudi mengingatkan, kepercayaan rakyat pada Negara saat ini sudah rusak. Korupsi, penghisapan sumber-sumber daya alam demi kepentingan pemodal, perampokan sumber-sumber kemakmuran, penindasan negara pada rakyatnya, pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai kejahatan negara pada rakyat. Sementara persolan-persoalan yang menyakitkan belum selesai, tiba-tiba muncul penistaan agama dilakukan oleh Ahok yang merupakan seorang Gubernur.

"Ini menjadi puncak kemarahan umat Islam dan rakyat banyak Indonesia.  Jika polisi takut menangkap Ahok, sudah pasti karena perlindungan Presiden. Dan jika MPR dan DPR juga tidak mampu bekerja menyelesaikan masalah ini, Rakyat sebagai Pemilik Negara akan ambil alih Negara ini," demikian Yudi. [ysa]

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya