Berita

Politik

Menteri Koperasi: Bunga KUR Rendah Jadi Daya Tarik KUMKM

SELASA, 25 OKTOBER 2016 | 15:04 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per 17 Oktober 2016 telah mencapai Rp 75 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,5 juta orang. Sedangkan target penyerapan hingga akhir tahun ini harus mencapai Rp 100 triliun. Dengan demikian, penutupan tahun Kementerian Koperasi dan UKM masih memiliki kesempatan untuk mengejar target tersebut.

"Kita sudah sepakat apa yang dikatakan pa Menko (Perekonomian) bukan pencapaiannya itu tapi kualitas pencapaian yang kita utamakan jangan sampai semua itu hanya untuk sektor perdagangan saja, ada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya," kata Menkop UKM AAGN Puspayoga dalam acara media briefing dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di Istana, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menkop mengatakan bunga KUR yang rendah dan proses yang mudah menjadi daya tarik bagi pelaku KUMKMK untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usaha. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen. Bahkan tahun depan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen.


Dengan adanya program KUR bagi UMKMK ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pelaku usaha, sedangkan bagi pemerintah dapat mendukung tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau satu nasabah itu menambah satu tenaga kerja, dengan Rp 75 triliun saja berarti sudah menambah 33 juta tenaga kerja," ungkap Menkop.

Puspayoga menjelaskan peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan melalui program KUR mikro. Dalam rangka menjangkau UMKM di berbagai sektor dalam hal bantuan pendanaan serta memperluas pelayanan perbankan dalam penyaluran KUR bagi UMKM, maka pemerintah menambah jumlah bank penyalur KUR termasuk Bank Pembangunan Daerah dan Koperasi.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 16 bank penyalur KUR diantaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Artha Graha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat dan PT BPD Nusa Tenggara Timur.

"Sedangkan koperasi yang mengajukan penyalur KUR, tinggal pa Menko, Komite kebijakan yang menyetujui, sudah ada 20 koperasi mengajukan sudah online dengan Kemenkeu," terang Puspayoga.

Tidak hanya itu, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan yang lebih luas, Kemenkop UKM juga menyediakan program penyaluran dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga khusus, yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Melalui program ini pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menyiapkan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan penyaluran pinjaman dana bergulir melalui mitra dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK telah mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai penyaluran pada Oktober 2014 sampai dengan proyeksi akhir Oktober 2016 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 175 triliun lebih atau sebesar 12,95 persen.

Begitu pula untuk akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran pinjaman dana bergulir dalam dua tahun terakhir juga terus meningkat. Dari Oktober 2014 hingga Oktober 2016 angkanya diproyeksikan mencapai sebanyak 629 ribu lebih orang.

Disamping itu, dari total dana bergulir yang disalurkan tersebut telah menyentuh berbagai sektor usaha. Terbesar ada pada sektor perdagangan, hotel, dan restauran dengan nilai dana yang tersalurkan sebesar Rp 1,4 triliun atau 49,79 persen dari total dana bergulir periode Oktober 2014 hingga Oktober 2016.

Sebaran sektor usaha lainnya adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (23,65 persen), jasa-jasa (10,11 persen), pengangkutan (6,82 persen, industri pengolahan (3,91 persen), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,27 persen), bangunan (2,23 persen), pertambangan dan penggalian (0,68 persen, listrik, gas dan air bersih (0,44 persen). [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya