Berita

Politik

Akhirnya, DPP PKPI Se-Indonesia Serahkan Mandat ke Hendropriyono

SELASA, 25 OKTOBER 2016 | 07:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Akhirnya, Pengurus Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)melaksanakan islah dan memberikan mandat kepada Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono untuk memimpin PKPI.

Deklarasi dukungan dan islah ini sebagai tindak lanjut dari permintaan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk melakukan islah kedua kubu yang berseberangan di PKPI. Kedua kubu tersebut adalah Kubu Kongres Grand Cempaka yang secara simbolis diwakili DPP Jawa Barat, Kalimantan Tengah dan Papua. Sedangan dari kubu Kongres Hotel Millenium secara simbolis diwakili Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Maluku.

Naskah deklarasi islah dan dukungan kepada AM Hendropriyono itu diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPP PKPI Jawa Barat, Bambang Setiadi dan Ketua DPP PKPI Maluku, Noya Linda Meilani SH MH kepada Ketua Umum DPN PKPI, AM Hendropriyono dan Sekjen DPN PKPI, Prof DR Budi Susilo Supandji di Hotel Amaris Pancoran Jakarta, Senin malam (24/10/2016).   


Ketua DPP PKPI Jawa Barat, Bambang Setiadi dalam pengantarnya mengatakan islah dan rekonsiliasi ini dilakukan untuk mengakhiri dualisme kepengurusan yang terlanjur terbentuk akibat dua kongres.

"Kami mengakhiri dualisme itu dengan menyatakan islah dan secara mufakat menyatakan dukungan kepada Bapak AM Hendropriyono  dan Budi Susilo Supandji untuk menahkodai PKPI," kata Bambang Setiadi.

Politisi senior asal Jawa Barat ini berharap, kepemimpinan AM Hendropriyono yang sudah terbukti sukses selama berkarir di bidang militer, bisa menjadi jaminan akan kesuksesan PKPI di dalam menghadapi pemilu 2016 nanti.

Ketua Umum DPN PKPI, AM Hendropriyono dalam sambutannya mengaku terharu dengan dukungan yang diberikan DPP PKPI dari seluruh Indonesia.

"Dukungan yang luar biasa ini semakin memacu semangat kami  untuk bersama-sama bekerja membesarkan partai ini," kata Hendropriyono.

Dikatakan Hendropriyono, islah ini dilakukan untuk bisa mencapai tujuan dari PKPI. Sehingga PKPI semakin kuat dan menjadi partai besar.

"Supaya kita bisa berbicara di fora politik nasional, bahkan internasional. Kepercayaan saudara-saudara sekalian tidak akan kami sia-siakan. Kami bertekat untuk bekerja sekeras-kerasnya demi partai kita PKPI," kata Hendropriyono.

Dengan dilakukannya islah ini, kata Hendropriyono, diharapkan pemerintah melalui Kemenkum HAM segera mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan agar PKPI bisa mengikuti proses dan tahapan pemilu.

"Kami meminta Kemenkum HAM untuk segera mengesahkan kepengurusan, mengayomi kami sebagai partai politik seperti yang dilakukan kepada parpol lainnya. Sehingga agar kami bisa bekerja dan melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat yang paling bawah," tambahnya. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya