Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PKS Ingatkan Pemerintah Keberadaan Dokter Belum Merata

SENIN, 24 OKTOBER 2016 | 09:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bidang kesehatan di Indonesia masih menjadi salah satu masalah utama pembangunan masyarakat. Meski jumlah dokter terbilang cukup, tapi penyebarannya tidak merata. Dokter saat ini masih bertumpuk di daerah perkotaan.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI bidang kesehatan Ahmad Zainuddin, ketidakmerataan ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal masih buruk dibanding dengan perkotaan.  

"Ini pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera memeratakan kesehatan masyarakat. Pemerataan kesehatan harus linear dengan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Dokter harus sampai ke perbatasan dan pelosok," katanya beberapa saat lalu (Senin, 24/10).


Menurut Zainuddin, jumlah dokter di Indonesia sudah cukup berdasarkan standar layanan Jaminan Kesehatan Nasional, di mana satu dokter melayani maksimal 2.500 orang. Meskipun standar rasio yang ditetapkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan tersebut masih di bawah rata-rata rasio di luar negeri 1:1000.

"Jika merujuk pada standar rasio pemerintah ya sudah cukup. Tapi fakta banyak kasus gizi buruk, wabah penyakit dan kesehatan masyarakat di daerah tertinggal masih buruk, menunjukkan ada masalah dengan sistem distribusi dokter kita," cetusnya. [ysa]

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya