Berita

Politik

Rakor Bidang Maritim PDIP Bertekad Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan

SABTU, 22 OKTOBER 2016 | 18:21 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, tapi mayoritas pemukiman nelayan masih tak layak. Karena itu, DPP PDI Perjuangan komitmen mengawal Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program Pembangunan Pemukiman Nelayan Berdasar Gotong Royong.

Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri. Rokhmin, yang seorang anak nelayan, bercerita bagaimana masa lalunya sebagai ‎anak petani nelayan di Cirebon, Jawa Barat. Kata dia, karena rumah nelayan tak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dirinya kerap melakukan aktivitas terkait di laut. Mirisnya, kini setelah dewasa, dirinya berkunjung ke Bagan Siapi-api yang juga sentra kelautan, masih ditemukan fenomena yang dia hadapi saat dirinya masih kecil.

"Saya sedih. Itu masih terjadi. Maka kita harap Pemerintah tak hanya membangun pemukiman di perkotaan. Tapi juga di Pesisir dan Kampung Nelayan," kata Rokhmin dalam Rakorbid II partainya, di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (22/10).


Kata Rokhmin, bagaimanapun baiknya pendapatan nelayan ketika melaut, ujungnya akan tergerus ketika pemukimannya masih buruk. Misalnya, pemukiman buruk akan menyebabkan sanitasi buruk. Akhirnya, biaya hidup nelayan dan keluarga tetap meningkat karena ada penyakit yang harus diobati.

Dia menekankan PDIP akan mengawal agar pembangunan pemukiman nelayan itu bisa terlaksana sesegera mungkin. "Kami akan mengawalnya," tegas dia, dalan acara yang juga dihadiri Menseskab Pramono Anung, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf, dan sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan.

‎Selain soal pemukiman, Rokhmin mengatakan pihaknya juga akan bekerja bersama Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, dengan minimal berpendapatan Rp 4 juta perbulan. Saat ini, rata-rata pendapatan keluarga nelayan adalah Rp 2,5 juta perbulan. Padahal, berdasarkan data Bank Dunia, seseorang bisa disebut tak miskin bila masing-masing berpendapatan 60 dolar AS perbulan, atau rata-rata  2 dolar AS per hari.

Biasanya, satu keluarga nelayan terdiri dari pasangan ayah-ibu dengan tiga anak. Artinya, ada 5 anggota keluarga dengan total kebutuhan 300 dolar AS perbulan.  Insya Allah, kita berharap minimal bisa Rp 4 juta perbulan. Ini tugas kita PDIP bersama pemerintahan mewujudkan kesejahteraan nelayan yang meningkat," ulasnya.

Di luar itu, Rokhmin menekankan pihaknya juga berkomitmen untuk menyukseskan prinsip Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Jokowi. Katanya, perwujudannya begitu penting karena Indonesia memang belum mendapat apa-apa dari keuntungan geomaritim yang dimilikinya.

Menseskab Pramono Anung berjanji akan menyampaikan semua keprihatinan dan tantangan yang dicatat oleh kader PDIP kepada Presiden Jokowi. Ditegaskannya, keprihatinan yang dimiliki PDIP juga sama dimiliki oleh sang presiden.

"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya bisa pastikan, presiden sedang dan akan terus bekerja keras demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Pramono. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya