Berita

Politik

Maruarar: Dua Tahun Jokowi-JK, Politik Dan Hukum Stabil

KAMIS, 20 OKTOBER 2016 | 17:08 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. Pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan baik dalam dua tahun ini. Hal ini misalnya terlihat jelas dalam bidang politik dan hukum.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam diskusi Kebangsaan dengan tema ‎"Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi" di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 20/10).

Selain Maruarar, hadir dalam diskusi ini Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Pengamat Politik Indobarometer M Qodari dan Pengamat Ekonomi Indef Enny Sri Hartati. ‎

Pada bidang politik, Maruarar mengungkapkan, di awal-awal pemerintahan Jokowi-JK dihadapkan dengan pertarungan politik yang sangat kental di Parlemen antara KMP dan KIH.‎ Hal ini misalnya terlihat dari pada pembahasan UU MD3.‎

Maruarar menegaskan, pertarungan politik di parlemen tidak berjalan lama. Pasalnya pada tahun 2015 sampai ini pertarungan politik tersebut mulai mencair. Hal tersebut dapat terlihat seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendapat dukungan DPR.

"Saat ini penguatan politik terjadi di DPR. Ini bisa terlihat APBNP 2015 berjalan lancar, Pemilihan Kapolri berjalan lancar dan UU Tax Amnesty juga berjalan lancar," tambahnya.

Pada bidang hukum Maruarar menilai bahwa  pemerintah Jokowi-JK mampu menyinergiskan fungsi lembaga hukum. Selain itu, Pemerintah juga sangat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menolak revisi UU KPK yang dianggap publik akan melemahkan fungsi KPK.

"Meskipun diawal pemerintahannya lembaga hukum bertarung antara KPK dan Polri. Tapi hal itu bisa terkonsolidasi," demikian Maruarar. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya