OTT Polri Di Kemenhub Bukti Reformasi Birokrasi Gagal

Pemberantasan pungutan liar di Kementerian Perhubungan mestinya tak melibatkan Kepolisian. Apalagi sampai melakukan operasi tangkap tangan.

Menurut anggota DPR dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono Irjen Kemenhub seharusnya cukup mengerahkan PPNS untuk menyidik kasus tersebut.

"Sebagai wakil rakyat, saya prihatin terhadap kasus di Kemenhub melibatkan kepolisian dan heboh," jelasnya dalam dalam keterangan pers, (Jumat, 14/10).

"Harusnya jalankan dulu tugas Irjen dan PPNS dengan baik, baru polisi dilibatkan jika terbukti pidana," sambungnya.

Menurutnya, penggerebekan yang dilakukan Polri tersebut justru menunjukkan pemerintah gagal mewujudkan reformasi birokrasi dan revolusi mental. [zul]