Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PPP Tolikara Sesalkan Tindakan Panwas

SELASA, 11 OKTOBER 2016 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pencalonan Pasangan Bakal Calon dalam Pilkada Tolikara, Jhon Tabo-Barnabas Weya di KPU Tolikara cacat hukum dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UU 10/2016, PKPU 9/2016 maupun Peraturan Bawaslu RI 5/2015.   

Demikian disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Tolikara, Tommu M Yikwa. Menurut Tommy, Paslon Jhon Tabo-Barnabas Weya mendaftar  dengan gabungan partai politik yaitu PDI-P (2 kursi), Hanura (2 kursi), PPP (2 kursi) dan Golkar (1 kursi). Sehingga ada total 7 kursi dari  6 kursi yang disyaratkan.

"Pada saat pendaftaran, kami sebagai DPC PPP yang sah yakni Tommy M. Jikwa sebagai Ketua dan Syarif Kamal sebagai Sekretaris tidak pernah mendaftarkan  dan menandatangi dokumen persyaratan Paslon Jhon Tabo-Barnabas Weya ke KPU Tolikara. Seluruh dokumen persyaratan Paslon tersebut ditandatangani dan didaftarkan oleh  Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris  DPC  yang tidak sah atau yang baru dibentuk oleh DPW PPP Provinsi Papua pada saat pendaftaran," kata Tommy beberapa saat lalu (Senin, 11/10).


Sesuai ketentuan, jelasnya, apabila Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota tidak mendaftarkan Pasangan Calon yang disetujui DPP, maka DPP dapat mendaftarkan pasangan calon tersebut dengan cara  pengambilalihan kewenangan oleh DPP yang disertai dengan SK pengambilallihan kewenangan dari DPP saat pendaftaran di KPU Kabupaten.

"Bukan menempuh jalan pintas  dengan mengganti DPC yang sah dengan Plt. DPC seperti yang dilakukan oleh DPW PPP Provinsi Papua," tegasnya.

Hal ini, jelasnya lagi, sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (1a) PKPU 9/2016  yaitu bahwa dalam hal pendaftaran  Bakal Pasangan Calon  tidak dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat provinsi atau  tingkat kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan oleh  partai politik tingkat pusat. Pada ayat (2)  dijelaskan dalam hal  pendaftaran dilakukan oleh partai politik tingkat pusat, partai politik wajib menyertakan Surat Keputusan dari pengurus partai politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran pasangan calon.

Oleh karena hal ini tidak dilakukan oleh PPP, maka  saat pendaftaran Paslon  Jhon Tabo-Barnabas Weya pada tanggal 22 September 2016, KPU Tolikara menolak  pendaftaran untuk PPP karena Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPC PPP yang mendaftar dan menandatangani persyaratan yang meliputi B.KWK Parpol, B.2 �" B.4 KWK Parpol  tidak sesuai dengan salinan SK DPC PPP yang diserahkan oleh DPP ke KPU  sebagaimana yang dimuat di webside KPU. Dengan ditolaknya PPP maka jumlah kursi gabungan partai politik pengusung  berkurang menjadi 5  kursi  dari 6 kursi yang disyaratkan sehingga KPU Tolikara menyatakan tidak memenuhi syarat 20 % jumlah kursi.

Namun setelah terjadi perdebatan, sambungnya, Panwas Tolikara  merekomendasikan agar KPU Tolikara  menerima pendaftaran Paslon yang bersangkutan sekalipun tidak memenuhi syarat dengan alasan sudah dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi Papua via telephon. Akhirnya KPU Tolikara menerima kembali dan meminta Panwas untuk membuat dan menandatangani Berita Acara.

"Kami sangat menyesalkan tindakan Panwas tersebut, dimana Panwas yang seharusnya mengawasi tahapan pencalonan agar berlangsung sesuai  aturan justru  bertindak melanggar aturan," jelasnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya