Berita

Setya Novanto/Net

Politik

Hanura: Terlalu Beresiko Novanto Kembali Jadi Ketua DPR

RABU, 05 OKTOBER 2016 | 13:07 WIB | LAPORAN:

Fraksi Hanura keberatan jika Setya Novanto kembali menduduki kursi ketua DPR.

"Saya kira terlalu berisiko memaksakan Novanto kembali jadi Ketua DPR. Saya kira bukan sebuah tindakan yang bijak," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR, Dadang Rusdiana  di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

Selain itu mempertaruhkan reputasi DPR RI sebagai salah satu institusi negara.


"Bahwa kasus Novanto itu sudah dilihat oleh semua rakyat Indonesia. Bahwa Pak Nov ada persoalan etik yang serius," tegasnya.

Dadang mengingatkan, ketika Novanto menjadi ketua DPR pernah menjalin komunikasi dengan seorang pengusaha, yang tentunya ditengarai punya kepentingan tidak baik. Ramai diberitakan pengusaha dimaksud Dirut Freeport, Ma'roef Sjamsuddin.

"Terlepas MK mengatakan bahwa rekaman itu bukan sebuah ala bukti yang kuat, itu kan ranahnya pidana. Ini kan persoalan ranah etik. Bahwa Pak Nov sudah jelas-jelas sekali bahwa ada persoalan dan waktu itu semua rakyat Indonesia menyaksikan bahwa tidak ada juntrungan yang jelas, tiba-tiba Pak Nov mengundurkan diri. Dan proses pengunduran diri Pak Nov itu adalah pengakuan bahwa ada problem etik yang dilanggar beliau," urainya.[wid]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya