. Saat ini, siklus ekonomi global sedang turun. Dalam situasi ini, Indonesia terlalu mengandalkan komoditas sehingga ketika harga komoditas anjlok, pertumbuhan ekonomi turun dan penerimaan pajak tidak memenuhi target.
"Secara obyektif saya melihat mas Bambang Brodjonegoro apes saja," kata ekonom senior Dradjad H Wibowo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 27/7).
Pernyataan Dradjad ini terkait dengan reshuffle Kabinet Kerja. Posisi Bambang digantikan Sri Mulyani. Bambang digeser menjadi Menteri Bappenas.
Di tengah siklus global saat ini, Dradjad ragu kinerja Sri Mulyani bisa lebih baik dari Bambang. Dulu, saat Sri menjadi Menteri Keuangan, iklus perekonomian Indonesia sedang naik. Salah satu faktornya adalah naiknya kepercayaan dan ekspektasi pasar terhadap Presiden SBY.
Namun, Dradjad mengingatkan kembali rekam jejak Sri Mulyani. Di zaman Sri Mulyani, reformasi birokrasi malah menambah beban belanja negara dengan kenaikan tunjangan bagi birokrat.
"Apakah birokrasi makin bersih? Kasus Gayus, suap SKK migas, KKN di lapas dan lain-lain adalah bukti bahwa reformasi birokrasi yang dimulai di Pajak dan Bea Cukai tidak banyak memberi hasil, kecuali belanja pegawai membengkak drastis," kata Dradjad.
Kedua, sambung Dradjad, Sri Mulyani tidak segan-segan membebani APBN dengan kupon (bunga) obligasi yang sangat tinggi. Dan di zaman Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lah, obligasi termahal terbit.
Ketiga, Dradjad mengingatkan, meski siklus ekonomi dunia membaik, dan Indonesia di bawah trio almarhum Yusuf Anwar, Sri Mulyani dan Boedino, mengalami pertumbuhan yang cepat. Namun pertumbuhan yang memang cepat ini tidak berkualitas.
"Wacana pertumbuhan yang berkualitas ini pertama saya munculkan dalam tulisan saya di Kompas cetak halaman 4. Kalau tidak salah tahun 2005," ungkap Dradjad.
Keempat, sambung Dradjad, di era Sri Mulyani, Indonesia gagal mendiversifikasikan sumber-sumber pertumbuhan. Sehingga sekarang Presiden Jokowi dan Bambang Brodjo terkena getahnya.
"Dan kelima, tentu masalah bailout bank Century. Secara politik dan hukum memang sepertinya aman. Tapi siapa tahu jika tiba-tiba dinamika politik berubah? Yang lebih fundamental, ideologi ekonomi Sri Mulyani sebenarnta tidak cocok dengan Tri Sakti dan Nawa Cita yang menjadi jargon kampanye Presiden Jokowi dan PDIP," jelas Dradjad.
Sebenarnya, Dradjad menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang perlahan-lahan menguat. Ini karena, siklus ekonomi dunia mulai membaik. Pertumbuhan AS makin kokoh, dan China mulai stabil meski tetap ada ancaman kredit macet perbankan yang besar. Soal Brexit, itu memang masih menjadi risiko besar.
"Tapi ekonomi dunia relatif lebih baik. Jadi Sri Mulyani akan diuntungkan oleh siklus ini," ungkap Dradjad.
Dradjad mengakui, Sri Mulyani disenangi para pelaku pasar keuangan, terutama fund managers asing. Jadi akan ada bonus pertumbuhan dari sektor keuangan dan jasa keuangan yang mungkin sedikit meluber ke sektor non-keuangan.
"Ini sisi positif Sri Mulyani," ungkap Dradjad.
Namun, Dradjad juga mengingatkan, dana yang masuk biasanya adalah dana jangka pendek. Sehingga, selain menjadi sumber risiko instabilitas, hal ini biasanya semakin memperlebar kesenjangan, baik antar penduduk maupun antar sektor.
"Saya rasa Presiden telah menggali lubang politik sendiri dengan penunjukkan Sri Mulyani. Citra Presiden masih bagus karena dinilai "merakyat dan bersih". Pengangkatan Sri Mulyani sebagai Menkeu merusak citra merakyat beliau," jelas Dradjad.
Terakhir Dradjad berharap ideologi ekonomi Sri Mulyani sekarang lebih "ke tengah" dan tidak terlalu "di kanan" seperti masa tugas Sri Mulyani di era sebelumnya.
"Siapa tahu? Orang bisa berubah lebih bijak dan empati kepada rakyat kecil sejalan bertambahnya umur," demikian Dradjad.
[ysa]
