Berita

charles honoris/net

Pertahanan

Charles Honoris: ASEAN Harus Sama Pandangan Tekan Tiongkok

KAMIS, 14 JULI 2016 | 13:43 WIB | LAPORAN:

Keputusan Permanent Court of Arbitration mengenai gugatan Filipina atas Tiongkok di Laut China Selatan (LCS) sebenarnya ikut menguntungkan Indonesia.

"Putusan tersebut akhirnya memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah teritorial laut negara-negara di kawasan LCS," kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, kepada wartawan (Kamis, 14/7).

Menurutnya, Mahkamah sudah dengan jeli mengeluarkan putusan berdasarkan hukum laut internasional dan perjanjian UNCLOS yang sudah diratifikasi oleh negara-negara di kawasan termasuk Tiongkok dan Filipina.


Selain itu, bagi Indonesia putusan tersebut juga memperkuat klaim Indonesia atas perairan Natuna dan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia yang berkali-kali dilanggar oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok yang tertangkap melakukan illegal fishing.

"Klaim imajiner Tiongkok mengenai nine-dash line (9 garis putus) akhirnya dipatahkan oleh putusan tersebut," sebut Charles.

Ia meminta Pemerintah Indonesia mendorong ASEAN memiliki kesamaan pandangan dan sikap mengenai batas wilayah laut di kawasan untuk menghadapi klaim Tiongkok. Misalnya, dengan memprakarsai sebuah joint statement dari negara-negara ASEAN yang memberikan pengakuan atas putusan tersebut.

Kesamaan sikap antara negara-negara ASEAN mengenai hal ini akan memberi tekanan terhadap Tiongkok untuk mematuhi putusan Mahkamah.

"Bagi Tiongkok, ASEAN adalah salah satu mitra dagang yang sangat strategis. Kalau ASEAN dapat bersatu, Tiongkok akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan," lanjutnya. [ald] 

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya