Berita

djoko edhi/net

Politik

Djoko Edhi: Tragedi Brexit, Jokowi Pantas Dimakzulkan

RABU, 06 JULI 2016 | 14:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mantan anggota Komisi III DPR, Djoko Edhi Abdurahman, menyerukan agar DPR RI menjalankan hak interpelasi yang diikuti hak angket untuk membuktikan kesalahan presiden yang selanjutnya dapat menjadi dasar pemakzulan.

Dasar permintaannya adalah "tragedi" kemacetan parah sepanjang puluhan kilometer menuju pintu keluar Brebes Timur (Brebes Exit alias Brexit), Jawa Tengah, di tengah arus mudik sejak Sabtu lalu.

Di tengah macet panjang itu, 12 pemudik dilaporkan meninggal dunia. Salah satu korban tewas adalah bayi usia 1 tahun yang diduga meninggal akibat keracunan karbon dioksida setelah mobil yang ditumpanginya terjebak macet lebih dari enam jam menjelang pintu keluar Tol Brebes Timur. Para korban lain kebanyakan terdiri dari lansia.


Djoko yakin para korban tewas akibat manajemen contingency yang tak berjalan, panduan dari udara yang tidak ada serta pusat pelaporan darurat yang tidak berfungsi.

Menurut dia, bencana itu tak lepas dari sikap abai yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo. Pada saat peristiwa kemacetan parah puluhan kilometer itu, Presiden Joko Widodo selaku manajer tertinggi tidak memerintahkan apapun kepada jajaran kepolisian dan TNI.

"Itu semua menjadi alasan pengajuan hak interpelasi diikuti dengan hak angket untuk membuktikan bahwa presiden bersalah, dan selanjutnya menjadi dasar pemakzulan," jelas Djoko Edhi.

Hak angket selanjutnya menggunakan UU 6/1954 tentang Hak angket DPR, di mana Pansus secara mandiri dapat melakukan lidik sidik, baik sendiri maupun menggunakan kekuasaan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Proses ini penting, yang jika gagal memakzulkan presiden dapat menjadi pelajaran agar presiden tidak lagi melanggar UU, Protokoler, dan berhenti pasang citra dengan mengabaikan tugas pokoknya.

"Nawacita yang jadi program presiden bukanlah UU, bukan protokoler, bukan tugas pokok. Pelanggaran UU, protokoler, dan tugas pokok, diajukan ke MK untuk memperoleh kepastian hukum," tegasnya.

"Jokowi sudah pantas dimakzulkan akibat tragedi Brexit atau Brebes Exit ini," pungkas Djoko. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya