Berita

Arief Poyuono/net

Politik

TITO CALON KAPOLRI

Gerindra Akan Cecar Tito Dengan Tiga Pertanyaan

KAMIS, 16 JUNI 2016 | 12:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo akhirnya menyodorkan nama Komjen Pol Tito Karnavian ke DPR sebagai calon Kapolri tunggal mengantikan Jenderal Badrodin Haiti.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan keputusan Jokowi pilih Tito tentu bukan gampang dan biasa. Apalagi pencalonan Tito tidak melalui proses sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk diajukan kepada Presiden.

"Jelas ini sebuah keputusan yang berani dan cerdas dari seorang Jokowi untuk mengunakan hak preogrativenya secara konstitusional. Ini yang sebenarnya masyarakat menginginkan cara Jokowi dalam mengambil keputusan tanpa  melalui kompromi ala dagang sapi," kata Arief kepada redaksi, Kamis (16/6).


Menurutnya, dengan diajukannya Tito membuktikan bahwa Wanjakti Polri dan Kompolnas sudah tidak dipercaya oleh Jokowi sebagai penjaring bakal calon Kapolri. Sebab pengalaman tentang pengusulan Komjen Pol Budi Gunawan yang melalui Wanjakti dan Kompolnas dan disetujui Jokowi membawa blunder besar bagi Jokowi saat itu, walaupun BG adalah korban dari group yang tidak menginginkan BG sebagai Kapolri dengan mengunakan tangan KPK.

Tetapi, lanjut Arief, masih ada yang harus ditanyakan nanti kepada Tito oleh DPR saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Pertama, atas dasar apa 26 aktivis buruh diperiksa dan diproses secara hukum saat aksi Oktober 2015. Kedua, apakah Tito pernah menerima Rp 600 juta dari terpidana Labora Sitorus pada tahun 2013 seperti keterangan Labora Sitorus. Tito sendiri sudah pernah membantahnya.

Ketiga, sejauh mana kedekatan Tito dengan M. Reza dalam kasus Papa Minta Saham, terutama dalam pemenangan Pilpres 2014 di Papua yang diduga syarat dengan kecurangan dengan kemenangan telak Jokowi-JK.

"Gerindra akan mengajukan ketiga pertanyaan tersebut kepada Tito Karnavian nanti melalui perwakilan di DPR," tukas Arif. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya