. Indonesia dipandang sebagai mitra dunia yang berhasil dalam melakukan transformasi untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum di bidang perlindungan hutan tropis serta pengakuan hak-hak masyarakat adat. Proses ini tidak terlepas dari upaya-upaya koherensi kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan daerah serta kerja sama baik di tingkat bilateral maupun internasional.
Hal ini mengemuka dalam salah satu tema pada Konferensi Oslo REDD Exchange 2016, perhelatan terbesar di dunia dalam pembahasan pengurangan emisi dari perusakan hutan (REDD+), yang sedang berlangsung di Oslo, Norwegia, mulai hari ini (Selasa, 14/6), waktu setempat.
Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg membuka langsung konferensi yang digelar selama dua hari itu.
Dalam sambutannya, PM Erna Solberg mengingatkan kembali mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB yang menargetkan penghentian perusakan hutan pada tahun 2020 dan Persetujuan Iklim di Paris yang mencanangkan untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2°C. Untuk mencapai tujuan ini, kemitraan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan.
PM Erna Solberg juga menyampaikan apresiasi kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam melakukan moratorium pemberian izin untuk usaha kehutanan dan lahan gambut.
Duta Besar RI untuk Norwegia, Yuwono A. Putranto yang menghadiri konferensi itu menjelaskan bahwa Oslo REDD Exchange 2016 dihadiri oleh 500 delegasi yang terdiri dari para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang REDD+ di seluruh dunia. Tercatat pula partisipasi di tingkat Menteri dari sejumlah negara mitra REDD+.
"Konferensi ini merupakan forum untuk saling bertukar pandangan, pengalaman dan gagasan ke depan mengenai langkah-langkah nyata mewujudkan sasaran penghentian deforestrasi dan target pembatasan kenaikan temperatur," kata Dubes Yuwono A. Putranto dalam keterangannya, Rabu (5/6).
Lebih dari 60 orang Indonesia menghadiri konferensi itu, yaitu dari Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov Sumsel, Pemprov Kalbar, Pemprov Kaltim, Pemprov Papua Barat, KBRI Oslo, sektor swasta dan LSM.
"Indonesia mengambil peran aktif dalam perhelatan akbar ini. Diantaranya adalah Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Nur Masripatin dan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan Kepala Badan LH Kaltim, Riza Indra Riadi dan Tony Wenas, Kadin/Presiden Direktur APRIL," papar Dubes Yuwono A. Putranto.
Terdapat dua tema yang khusus membahas mengenai Indonesia, yaitu: "Indonesia: Can business-as-usual deforestration be confronted and reserved?" dan "Kalimantan, Indonesia: What are the prospects for transformational change in land-use?".
Dubes Yuwono A. Putranto menambahkan, Indonesia dan Norwegia memiliki kemitraan bilateral di bidang REDD+. Hubungan kedua negara di bidang kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan terus mengalami peningkatan.
"Pada bulan September 2015, Menteri LHK RI, Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Norwegia. Kunjungan itu dibalas oleh Menteri LH dan Iklim Norwegia Vidar Helgesen yang melawat ke Indonesia pada bulan Februari 2016," ungkapnya.
[rus]
