Berita

Khofifah Indar Parawansa/net

Politik

Kemensos Usul Anggaran Naik Rp 17,32 Triliun Untuk Tahun 2017

RABU, 15 JUNI 2016 | 06:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,32 triliun pada tahun anggaran 2017.

"Kami mengusulan anggaran Rp 17,32 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2017, sehingga ada kenaikan jika dibandingkan 2016 yang mencapai Rp 14,6 triliun," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam keterangannya, Rabu (15/6).

Kemarin, Komisi VIII DPR rapat kerja dengan Kemensos. Ada tiga agenda yang dibahas, yaitu pendahuluan RAPBN Tahun 2017, tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II BPK tahun 2015, serta evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2016.


"Anggaran pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) Rp 14,18 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH)," ujar Khofifa.
 
Program CCT merupakan bantuan tunai bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) dari 3,5 juta akan ditambah 2,5 juta, sehingga total menjadi 6 juta penerima KSM.

"Untuk anggaran 2017, Kemensos akan menambah jumlah penerima PKH dari 3,5 juta ditambah 2,5 juta, sehingga menjadi total 6 juta penerima KSM," tambah Ketua Umum Muslimat NU itu.

Anggaran untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp 495 juta lebih, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp 1,12 triliun, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Rp 665 juta, serta pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta penyuluhan sosial Rp 435 juta lebih.

"Sebagian anggaran akan diguankan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Rp 377 miliar, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp 40 juta," ungkap Khofifa.

Terkait Instruksi Presiden (Inpres) akan penghematan anggaran di Kemensos Rp 1,58 triliun tentu sangat besar dampaknya terhadap capaian kinerja, perluasan dan jangkauan program yang sedang dilaksanakan.

"Pada awalnya penerima PKH yang baru akan mendapat bantuan pada Juni 2016, tapi karena ada penghematan anggaran sehingga terpaksa dipotong dan hanya menerima sekali pada tahap pencairan di November ini," tukas Khofifa. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya