. Tiga diplomat Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terpilihnya tiga diplomat ini sebagai cerminan dari apresiasi dan kepercayaan negara-negara atas kiprah dan prestasi Indonesia sebagai bridge-builder dalam berbagai isu yang ditangani PBB.
Pada pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB pada 13 Juni 2016, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB, terpilih sebagai Ketua Komite II MU PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017.
Berbagai agenda penting internasional menjadi perhatian pembahasan Komite II, khususnya tindaklanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.
"Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat, terpilihnya Duta Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim," ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat Humas, Perwakilan Tetap RI untuk PBB dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa (14/6).
Dalam pertemuan itu, dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo (Minister Counsellor) dan Masni Eriza (Minister Counsellor) juga secara aklamasi telah terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB.
Dengan terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi 'tegas, berintegritas dan bersahabat' yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia," lanjut Anindityo.
Majelis Umum PBB memiliki enam Komite Utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum). Dalam tiap-tiap komite, negara-negara membahas segenap isu-isu internasional yang terkait, dalam rangka mencapai keputusan/resolusi bersama sehubungan dengan penanganan dari isu-isu dimaksud.
Setiap tahun, Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan pleno khusus untuk memilih Presiden Majelis Umum sesi berikutnya, serta untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Komite-komite utama Majelis Umum PBB.
Pada pertemuan pleno tahun ini, melalui mekanisme pemungutan suara tertutup, Duta Besar Fiji untuk PBB, Peter Thomson, terpilih menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-71, mengungguli Andreas Mavroiannis, Permanent Secretary, Kementerian Luar Negeri Siprus, dengan hasil pemungutan suara 94-90. Selaku negara sahabat Fiji, Indonesia telah menyampaikan komitmennya dalam mendukung presidensi Duta Besar Thomson di Majelis Umum PBB. Duta Besar Thomson akan memulai tugasnya pada bulan September 2016, menggantikan Mogens Lykketoft (Denmark), Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-70.
[rus]
