Berita

tjahjo kumolo/net

Nusantara

Mendagri: Satpol PP Jangan Sok Berkuasa

SENIN, 13 JUNI 2016 | 06:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyesalkan kasus razia warung makanan oleh petugas Satpol PP saat bulan Ramadhan di Kabupaten Serang, Banten belum lama ini. Dia menilai sikap tersebut "over acting" sehingga malah menimbulkan ketidaksimpatisan warga.

Dia mengatakan telah meminta direktur Satpol di jajaran Kemendagri untuk meninjau lokasi Serang. Selain itu juga untuk menegur dan mengingatkan jajaran satpol PP di sana agar tidak arogan dan mengedepankan penyuluhan.

"Ini juga untuk mengigatkan seluruh jajaran Satpol PP di Indonesia supaya introspeksi diri. Dalam bertugas tidak arogan, kedepankan penyuluhan," kata Mendagri di Jakarta, Minggu (12/6).


Menurut politisi PDIP ini, dalam melaksanakan keputusan/instruksi kepala daerah dan mengamankan peraturan daerah (perda) petugas Satpol PP harus bersikap simpatik dengan melakukan penyuluhan terlebih dahulu. Bukannya, "over acting" sehingga warga justru merasa terintimidasi.

Kemudian, lanjut Mendagri, terkait warung makan yang tetap buka/berjualan di siang hari saat puasa, sebaiknya Satpol PP mengingatkan dulu. Misal untuk tidak mencolok guna menghormati masyarakat yang berpuasa. Dia menegaskan, harus menjaga toleransi masyarakat yang beragam ini.

"Contohnya, bagian depan warung ditutup tirai, atau pintunya saja dibuka. Kita wajib saling menghormati, begitu juga yang tak puasa. Pengendalian diri itu penting," ujar dia.

Mendagri menambahkan, tugas Satpol PP memang sebagai pelaksana perda dan instruksi/keputusan kepala daerah. Namun bukan berarti harus bersikap arogan dalam menertibkan masyarakat. Sebagai pembina Satpol PP, Mendagri ingatkan petugas harus bersikap bijak dan manusiawi.

"Sejak Tahun 2015, saya sebagai pembina Satpol PP minta supaya tugas para petugas ini mengendepankan simpatik dan mengutamakan penyuluhan. Jangan "sok berkuasa". Masyarkat di daerah harus ditertibkan secara manusiawi," tukas Mendagri. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya