. Petani cabai bernama Mang Asep menjadapat kunjungan kehormatan dari pejabat tinggi negara di kebunnya, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (12/6).
Mang Asep pun tidak menyia-nyiakan momen berharga itu. Dia bercerita sambil curhat mengenai kehidupan petani sayur mayur di daerahnya.
Mang Asep mengeluhkan kesenjangan harga yang rendah di petani, tetapi tinggi di konsumen.
"Harga cabai di kami (petani) per kilo hanya Rp 6.000 Pak, rendah sekali dan tidak untung sama sekali malah lebih sering rugi. Padahal di pasar (konsumen) tinggi mencapai Rp 20.000," curhap dia.
Mang Asep juga menerangkan bahwa kesenjangan harga ini karena ketergantungan petani yang tinggi terhadap tengkulak. Menurutnya, petani kesulitan mendapatkan subsidi dan bantuan modal dari pemerintah.
Selain Mang Asep, petani cabai, pejabat tinggi negara tersebut juga menerima keluhan yang sama dari petani tomat bernama Entis. Entis mengeluhkan harga tomat yang hanya Rp 2.000 di tingkat petani, namun di pasar bisa mencapai Rp 15.000. Akibatnya banyak tomat busuk yang tidak terjual.
Mendengar curhatan para petani itu, pejabat tinggi negara ini mengaku kaget. Di benaknya, kalau harga di konsumen tinggi, seharusnya petani juga untung.
"Yang saya tahu, harga cabai mahal dan harusnya petani untung. Inilah kesenjangan harga itu yang merugikan petani," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menemui ratusan petani tomat dan cabai di Desa Sirnajaya. Dalam pertemuan tersebut Zulkifli juga mengadakan dialog dan sambung rasa dengan para petani.
Menurut dia, pemerintah harus bertindak memotong rantai kesenjangan harga di pasar dan petani. Harus ada tindakan nyata agar petani bisa sejahtera dan harga di konsumen juga sesuai.
Ketua Umum PAN ini juga berharap pemerintah mempermudah skema subsidi dan pembiayaan untuk petani. Agar petani tidak lagi bekerjasama dengan tengkulak dan kesenjangan harga tidak terjadi lagi.
Dia menghimbau agar petani membuat kelompok-kelompok tani yang kuat agar bisa kompak menghadapi tengkulak. Kelompok tani ini harus dibuat legal dengan membentuk badan hukum.
"Posisi tawar petani akan kuat kalau kompak dan menghadapi masalah bersama-sama. Jangan lupa buat dalam bentuk koperasi atau badan hukum agar bisa menyerap subsidi pemerintah maupun menghadapi tengkulak," tegas Zulkifli.
[rus]
