Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada potensi kerugian negara lebih dari Rp 900 miliar dari kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota DPR. Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Amelia Anggraini menegaskan bahwa publik harus melihatnya secara obyektif.
"Kita harus melihatnya pada kacamata yang obyektif," kata Amelia dalam keterangannya, Selasa (17/5).
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, kalaupun ada oknum yang melakukan kunker fiktif, itu menjadi otokiritk buat DPR. Kendati demikian, tidak serta merta publik begitu saja menghujat DPR.
"Kewibawaan lembaga DPR jadi miring banget. Bagaimana dengan anggota DPR yang benar-benar kerja? Kan nggak bisa dipukul rata begitu," gugatnya.
Dalam konteks kunker fiktif anggota DPR, Amelia meminta publik melihat dalam perspektif yang holistik. Dia mencontohkan, kunker ke luar negeri yang dilakukan oleh BKSAP, maupun Komisi I. Menurutnya, alat kelengkapan dewan tersebut benar-benar melakukan kunker.
Oleh karena itu publik jangan asal hujat. Sebab, di sisi lain, jika dua alat kelengkapan tersebut tidak bisa menjalankan fungsi diplomasi, akan berimplikasi terkucil dari pergaulan internasional.
"Publik kan harus tahu event yang dilakukan BKSAP. Misalnya, forum Inter Parliamentery Union (IPU), Women in Parliaments Global Forum (WIP). Itu kan luar biasa manfaatnya, dan menjadi referensi juga buat pemerintah," terang Anggota Komisi IX ini.
Untuk membenahi sistem di internal DPR, Amelia mengusulkan ada mekanisme kontrol dari masing-masing pimpinan fraksi.
"Fraksi harus mengidentifikasi anggota-anggotanya yang indispliner. Harus ada punishment. Disiplinkan dong anggotanya, benahi dong anggotanya!" ungkapnya.
Pembenahan lain, imbuh Amelia, mengedukasi masyarakat supaya memiliki cara berpikir obyektif.
"Yang kerja bener banyak kok. Harus kita edukasi masyarakat supaya ada cara berpikir obyektif positif. Kalau gak, lembaga DPR ini makin terpuruk ke depan," tukasnya.
[rus]
