Popong Otje Djundjunan/net
. Anggota DPR/MPR Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong menjadi pembicara pada acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat tema "Masa Depan Perpustakaan Khusus di Indonesia Studi Kasus Perpustakan Wakil Rakyat", di Gedung Perpusataan MPR, Jakarta, Kamis (12/5).
Acara itu juga menghadirkan pembicara lain, seperti Blasius Sudarsono dari LIPI, Sri Sularsih dari Perpustakaan Nasional, Hendro Wicaksono dari SLIMs, Wahyu Kumoro dari Forum Perpustakaan Khusus, serta Adwiyani dari Klub Perpustakaan Khusus.
Perpustakaan Wakil Rakyat ada di tingkat nasional dengan kehadiran perpustakaan MPR, DPR dan DPD dan ditingkat lokal pada setiap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Perpustakaan Wakil Rakyat tergolong Perpustakaan Khusus, yang menyanyikan informasi tentang kinerja wakil rakyat dan menyediakan layanan pustaka untuk mendukung kualitas kinerja para wakil rakyat.
Blasius Sudarsono dari LIPI, menegaskan bahwa Perpustakaan Wakil Rakyat adalah perpustakaan yang memiliki tugas dan fungsi melayani kebutuhan para wakil rakyat dalam bidang informasi. "Karenanya Perpustakaan Wakil Rakyat yang ada pada saat ini diharapkan mampi menjadi acuan bagi para wakil rakyatnya ketika menyusun regulasi," jelas pakar Perpustakaan ini.
Sayangnya saat ini pada tingkat DPRD Provinsi hanya ada 13 Perpustakaan DPRD dari keseluruhan 34 DPRD Provinsi. Sedangkan DPRD Kabupatrn/Kota hanya ada dalam bilangan jari, yaitu lima perpustakaan DPRD II dari keseluruhan 518 kabupaten/kota.
Terkait dengan itu, Ceu Popong yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi X DPR menegaskan pentingnya keberadaan perpustakaan.
"Saya setuju-setuju saja membangun Perpustakaan Wakil Rakyat, asalkan beberapa kondisi penting sudah berada di rel yang seharusnya," jelas politisi Golkanya penuh harap.
Ceu Popong, anggota DPR tertua ini (77 tahun), dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa kondisi minat baca masyarakat Indonesia yang berada pada urutan 60 dari 61 negara yang diteliti. Pengertian masyarakat dengan sendirinya meliputi generasi muda dan anggota DPR.
​Hal ini terjadi karena kemauan politik dari Pemerintah yang sangat minim. Ini tecermin dalam APBN dan APBD. Ceu Popong pun mengaku tidak terkejut. Pasalnya, setiap melakukan kunjungan ke daerah dia mendapati perpustakaan sekolah yang kondisinya menyedihkan, baik dari tempat yang jelek - kadang mepet dekat toilet - dan berpenerangan remang-remang, sehingga nyaris tak ada siswa yang membaca di sana. Pengunjung minim juga dijumpai pada perpustakaan umum milik Pemda.
Ceu Popong mengajak semua pihak agar menyadari dan tidak menutup-nutupi fakta mengenaskan tersebut. Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena 'roh" yang keliru alias sistem pendidikan yang salah.
"Anak PAUD, usia 3-5 tahun dipaksa calistung (baca, tulis, hitung). Akibatnya mereka kemudian takut melihat dan membaca buku karena waktu kecil dikondisikan tak enak," demikian ungkap Ceu Popong gemas.
Tambah dia, kalau kondisi pendidikan ini tidak dibenahi, mau buka perpustakaan apa pun, termasuk perpustakaan MPR, DPR, DPD, pasti pengunjungnya bisa dihitung jari seperti yang terjadi saat ini.
[rus]
