. Kinerja Kepolisian pada masa Pemerintahan Jokowi-JK yang dipimpin Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan dinilai telah berhasil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ada peningkatan ekspresi kepuasan publik yang lebih mengemuka ketimbang apresiasi negatif pada era pemerintahan Jokowi-JK dibandingakan era pemerintahan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Develomment Monitoring (IDM) Widodo Tri Sektianto dalam siaran pers hasil survei IDM bertajuk "Potret Polri di Mata Publik di Era Pemerintahan Jokowi-JK", Jumat (13/5).
IDM melakukan survei tentang kinerja Polri secara nasional dengan responden yang terpilih dan berkualitas untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Polri. Survei dilakukan sejak tanggal 10-24 April di 33 Provinsi.
Widodo menegaskan dari hasil survei itu terlihat masyarakat menilai kepemimpinan BH-BG membawa korps Kepolisian dalam posisi yang baik. "Sebanyak 88,6 persen masyarakat Indonesia menilai terjadi kerja sama yang padu dan kompak antara Kapolri Badrodin Haiti dan Wakapolri Budi Gunawan dalam memperbaiki kinerja Polri di era pemerintahan Jokowi-JK," terangnya.
Lanjut Widodo, ketika responden ditanyakan mengenai masa jabatan Kapolri yang dibatasi dengan umur pensiun anggota Polri yaitu 58 tahun apakah perlu diperpanjang, sebanyak 79.3 persen responden mengatakan perlu diperpanjang dengan alasan agar seorang Kapolri bisa benar-benar menata dan memperbaiki kinerja Polri dalam melayani masyrakat.
"Masa jabatan kapolri di bawah tiga tahun terlalu singkat karena tidak akan memberikan perubahan signifikan positif bagi institusi Polri. Apalagi lanjutnya sudah menjadi tradisi ganti pimpinan ganti kebijakan," katanya.
Widodo menambahkan dari beberapa alasan responden yang setuju masa jabatan Kapolri bisa diperpanjang hingga umur 60 tahun mengatakan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia untuk hidup sehat sudah makin meningkat
Selain soal masa jabatan, IDM juga mensurvei tentang hal lain yang berhubungan dengan kinerja kepolisian diantaranya memelihara Kamtibmas.
Rinciannya adalah sebanyak 76,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri dalam pemberantasan terorisme. Sedangkan yang kurang puas 16,3 persen dan biasa saja 7,5 persen.
Menyangkut masalah penegakkan hukum, responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan termasuk pembakaran/pembalakan hutan sebanyak 73,4 persen, dan kurang puas 18,5 persen, serta biasa saja 8,1 persen.
"Di tahun 2015 sampai dengan 2016 masyarakat mengetahui bahwa Polri lebih gencar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, yang paling mengemuka adalah terhadap pelaku pembakaran hutan, baik dalam konteks menindak perusahaannya maupun individunya," katanya.
Untuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat, responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Polri 69,7 persen, kurang puas 25,1 persen, dan biasa saja 5,2 persen.
Ditegaskan Widodo, dari hasil survei tersebut memperlihatkan adanya tanggapan relative positif masyarakat terhadap kinerja dari tugas pokok Polri, selama dipimpin oleh BH, walaupun terbilang baru 1 tahun menjabat sebagai Kapolri.
"Kita menyarankan agar masa jabatan Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti saat ini diperpanjang dan membuat peraturan memperpanjang usia pensiun khusus bagi Kapolri atau bagi perwira tinggi Polri dan anggota Polri hingga 60 tahun. Khususnya mereka yang memiliki keahlian dalam manajemen, penyidikan, penanganan terorisme, penanganan cyber crime, ahli bom yang dibatasi dengan kondisi fisik dan kesehatan," tukasnya.
Pengambilan sampel survei IDM menggunakan teknik multistage random sampling. Metode penarikan sampel, multistage random sampling, sample terpilih 1318 responden dan margin of error ± 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara pengumpulan data melalui wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.
[rus]
