KPU Daerah Disarankan Bekerja Sama Dengan BPKP

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah disarankan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah untuk menyusun pedoman teknis terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017.

"Inspektorat itu personilnya terbatas, kita nggak mampu membimbing satu persatu. Untuk itu disarankan bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun pedoman teknis pengelolaan belanja hibah," kata Ida, Jumat (13/5).

Karena pengelolaan belanja hibah tidak berhenti sampai KPU kabupaten/kota saja, Ida mengatakan bahwa petugas PPK, hingga PPS perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Pilkada yang bersumber dari dana hibah.

Hal itu menjadi perhatian Ida karena tidak jarang temuan BPK bersumber dari hal-hal bersifat teknis yang sebenarnya dapat ditanggulanggi secara dini jika KPU di daerah dapat menutup celah temuan tersebut.

"Yang urusan teknis tapi kalau kita tidak perhatikan nanti diujung jadinya temuan. Misalnya saja soal pemuthakiran, pertanggungjawabannya apa saja sih, biaya telepon, listrik, biaya coklit itu bagaimana pertanggungjawabannya, bentuknya apa. PPK dan PPS harus dibimbing, supaya nanti tidak kesulitan jika temuannya muncul di tingkat tersebut," terang dia.

"Persoalan ini sudah sering ditemui, nah bagaimana upaya kita untuk mencegah dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan kita. maka kita bekerja sama dengan BPKP untuk membantu membuat panduan bagaimana pertanggungjawabannya," lanjut Ida menambahkan.

Dengan cara itu, Ida berharap KPU di daerah dapat menemukan letak persoalan dari pengelolaan keuangan tersebut jika dikemudian hari KPU ditengarai melakukan kesalahan dalam mengelola dana hibah pilkada.

"Nanti kalau pedomannya sudah jelas, kemudian pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pedoman yang dibuat, maka problemnya di tingkat implementasi, jadi nanti ibu/bapak mudah mencari siapa yang bertanggungjawab," kata dia. [rus]