Gerakan untuk menyeret Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma), agar berlaga di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terasa kian masif.
Padahal, situasi itu tidak hanya akan menyebabkan konsentrasi Risma terganggu dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga mengancam citra dan kredibilitas PDI Perjuangan di mata rakyat.
"Kasihan ibu Risma, kalau dalam keadaan terpaksa menuruti perintah partai. Kami mensinyalir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengetahui hal tersebut," ujar analis politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, kepada redaksi.
Andy berharap Megawati tidak terpengaruh "bisikan" sekelompok orang yang sebetulnya ingin menggagalkan PDIP mengusung kader-kader terbaiknya di daerah. Selain itu, PDIP akan menanggung malu bila kader terbaiknya dari daerah seperti Risma atau Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) ternyata kalah dalam pertarungan melawan calon incumbent di Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok.
"Kader PDIP incumbent seperti Risma dan Ganjar, atau kepala daerah asal PDIP lainnya jangan dipaksa ke Jakarta. Karena selama kampanye Pilkada mereka punya janji yang harus direalisasikan bagi rakyatnya," ujarnya.
Dia malah menawarkan simulasi alternatif buat PDIP. Ia menyarankan partai banteng menawarkan sosok Wagub DKI, Djarot Saiful, yang merupakan kader senior partai. Menurutnya, Djarot ideal digandengkan dengan tokoh-tokoh muda, salah satunya dari kalangan pers, yaitu Teguh Santosa.
"Labor Institute Indonesia menawarkan simulasi Wagub DKI Djarot Saiful digandengkan tokoh muda pers, Teguh Santosa," katanya.
Selain Teguh, PDIP juga bisa menyandingkan Djarot dengan kader-kader internal. Misalnya, Boy Sadikin (mantan Ketua DPD PDIP DKI); atau kader mereka di DPR RI, Puti Guntur Soekarnoputra serta Rieke Dyah Pitaloka.
"PDIP disarankan mengeluarkan kader-kader yang handal untuk disimulasikan, dan ditawarkan ke konstitutennya di Jakarta. PDIP harus segera mengambil sikap agar persiapan kader untuk berlaga di DKI dapat lebih maksimal," jelasnya.
[ald]