Berita

Rini Soemarno Ke Yogyakarta, Mahasiswa Panama Surati Jokowi Agar Memecatnya

RABU, 27 APRIL 2016 | 19:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri BUMN Rini Soemarno seakan tak punya rasa malu lagi. Buktinya, meskipun namanya tercantum dalam Panama Papers namun seakan-akan tak bermasalah. 

‎Karena itulah, momen kedatangan Rini Soemarno dimanfaatkan oleh mahasiswa Aliansi Persatuan Nasional Mahasiswa (Panama) untuk menyuarakan aspirasi. Jurubicara Panama, Ferli, menyatakan hingga hari ketujuh, aksi mogok makan di halaman DPRD DIY terus dilakukan dan mereka tetap meminta Rini Soemarno mundur dari jabatan.

‎"Mahasiswa minta Pak Joko Widodo, Presiden RI segera memecat dan mengganti dengan yang lebih baik," kata Ferli dalam keterangannya (Rabu, 27/4). 

‎ ‎Merespon kedatangan Rini Soemarno ke Yogyakarta tersebut, mahasiswa juga mengirimkan surat via pos kepada Presiden Joko Widodo yang berisikan aspirasi tuntutan.‎ Ferli menyebutkan bocornya dokumen dari Mossack Fonseca yang segera di rilis dalam Panama Papers secara serentak, yang kemudian telah dikaji oleh wartawan investigasi dari berbagai negara, perlu ditelaah oleh pemerintah RI. Utamanya terkait sejumlah data dan nama-nama pejabat negara yang ada di dalamnya. 

‎Mahasiswa dalam aliansi PANAMA, berkirim surat ke Presiden Joko Widodo karena meyakini nama-nama yang ada di dokumen yang bocor itu adalah pelaku kejahatan, pejabat negara menghindari pajak dan menumpuk kekayaan di perusahaan bebas pajak di luar negeri. 

‎"Ada 2.961 nama dan badan usaha milik orang Indonesia dengan nilai Rp 11.400 triliun. Itu dana besar hasil kejahatan dan pengemplangan pajak yang seharusnya dibayar ke negara," katanya. 

‎Ferli menyatakan masyarakat perlu tahu fakta bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negar (APBN P) tahun 2015 hanya Rp 1.936 triliun, jumlahnya uang gelap lebih dari 6 kali lipat. Utang Indonesia per 2015 mencapai Rp 4.376 triliun.‎ Sementara itu, ada banyak kebutuhan proyek pembangunan nasional infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang harus dibiayai.‎

‎"Pemerintah harus tegas, menindak pejabat dan korporasi yang terlibat di Panama Papers lewat penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi dan lain-lain," kata Ferli, satu wakil juru bicara Aliansi Panama.‎

‎Pemerintah dan legislatif diingatkan jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak. Termasuk nama politisi, pengusaha nasional, perusahaan hingga pejabat negara yang terekam dari data offshore seperti Rini Soemarno, Menteri BUMN. ‎Di beberapa negara, seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaigsson mundur dari Perdana Menteri setelah didesak rakyatnya karena masuk data dokumen Mossack Fonsecca.‎

‎"Rini juga bertanggungjawab atas keluarnya ijin prinsip perpanjangan JICT selain menjadikan BUMN liberal dan tidak sesuai Pasal 33 UUD 1945. Rini menghambat terlaksanakanya Nawacita yang dicanangkan Presiden," demikian Ferli. [ysa]‎

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya