Sumbangan Munaslub Upaya Menghapus Politik Transaksional

. Wacana Partai Golkar membentuk komite etik dan sumbangan dana dari calon ketua umum (Caketum) untuk keperluan Munaslub Golkar 2016 relatif baru bagi parpol di Indonesia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai sukses tidaknya upaya panitia Munaslub untuk meminimalisir politik transaksional kini tengah diuji.

"Munas atau apapun namanya itu umumnya biang kerok korupsi. Dana munas itu tidak sedikit, ada akomodasi yang harus dibiayai untuk membawa peserta, dan di situ ada kekuatan modal," kata Pangi, Senin (18/4).

Dia mengapresiasi upaya Golkar untuk mengumpulkan sejumah dana dari Caketum dan pembentukan komite etik untuk pembiayaan Munaslub dan kampanye kandidat. Hal itu dinilainya bisa memutuskan mata rantai ketergantungan Golkar terhadap politik transaksional.

"Kalau dahulu kita melihat bagaimana Aburizal Bakrie berjuang menjadi ketua umum, karena ya dana yang dikeluarkan memang tidak main-main. Kemudian kita lihat Akbar Tanjung yang meskipun sudah memiliki dukungan DPD I dan II, akhirnya kalah menjadi ketum," ujar dosen UIN Jakarta ini.

Pangi menambahkan, pengaruh modal di Golkar selama ini cukup besar. Pragmatisme politik transaksional menjadi biang kerok rusaknya Golkar. [rus]