Berita

Hamdani/net

Dampak Penertiban KKP Harus Disikapi Secara Bijak

KAMIS, 14 APRIL 2016 | 04:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi IV DPR mendukung penuh atas semua aksi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pujiastuti dalam menegakan hukum laut di Indonesia.

Pada Rapat Kerja yang diselenggarakan Komisi IV DPR (13/4), Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Hamdani mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri No 1 dan 2 yang diterbitkan KKP harus disikapi secara bijak.

Menurutnya, penerbitan dua Permen tersebut telah berperan banyak dalam membenahi praktik pencarian ikan. Para nelayan yang sebelumnya menggunakan perangkat yang membahayakan lingkungan, akhirnya merasa terancam dengan keberadaan permen itu.


"Penangkapan ikan yang merusak lingkungan berimplikasi pada kematian ikan-ikan yang kecil dan kerusakan koral. Pelarangan ini kan harus disikapi dengan bijaksanan menyeluruh. Para nelayan harus memahami kebijakan pemerintah sebagai upaya menjaga kelestarian laut Indonesia. Juga dikaitkan dengan trashiping laut yang harus 12 mil, kan itu tidak boleh. Maju terus Bu Susi," urainya.

Permen KP No. 2/2015 memuat larangan bagi kapal-kapal nelayan untuk menggunakan alat tangkap ilan pukat hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal itu, menurut Hamdhani, turut berdampak pada hilangnya sumber penghidupan para nelayan berikut adanya potensi koflik sosial akibat terganggunya jaringan sosial produksi di masyarakat nelayan.
 
"Ada juga potensi perubahan sosial di masyarakat serta terganggunya pasokan ikan untuk konsumsi dalam negeri dalam jangka pendek," imbuh Hamdani.

Namun, dia menjelaskan bahwa dampak tersebut hanya bersifat temporer saja, asal KKP menjalankan program-program penganggulangan dampak peraturan secara konsisten. Program tersebut antara lain, subsidi BBM untuk nelayan, asuransi, bantuan 3.600 kapal, alat tangkap yang ramah lingkungan, ice storage, dan SPBU BBM.

"Bentuk bantuan juga bukan hanya untuk perikanan laut saja, tapi juga sungai dan danau. KKP perlu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi penduduk yang menggantungkan hidupnya pada perikanan di sungai dan danau," tandas Hamdani. [rus]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya