Berita

Berly Martawardaya/net

Sebagai Kementerian Vital, Kemenperin Harus Bergerak Cepat

KAMIS, 14 APRIL 2016 | 03:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kinerja Menteri Perindustrian, Saleh Husin dinilai kurang maksimal. Karena itu, kinerja politikus Partai Hanura itu layak dievaluasi.

"Kinerja Pak Selah harus dievaluasi. Sebab, Kemenperin adalah kementerian vital yang jadi motor penggerak ekonomi nasional," kata peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Berly Martawardaya kepada wartawan, Rabu (13/4).

Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini melanjutkan pemerintahan Joko Widodo telah memberikan banyak kemudahan dan inovasi untuk mendongkrak sektor perekonomian di Tanah Air.


Berbagai insentif kepada pelaku usaha juga sudah diberikan melalui berbagai fasilitas kebijakan. Sebut saja investor diberikan kemudahan dalam mengurus perizinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 142/2015 tentang Kawasan Industri, yang bertujuan mempermudah usaha bisnis dalam membangun industri.

Namun demikian kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membangun sektor industri dan ekonomi nasional tidak ditangkap dengan cepat oleh Menteri Saleh.

"Padahal di sektor industri kita perlu bergerak cepat. Menperin harus cepat dan jeli. Tapi dalam kenyataanya kan tidak begitu," sambung Berly.

Masih kata Berly, melemahkan ekonomi global bukan alasan bagi Menperin untuk berkelit. Bahkan beberapa negara di dunia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan para penyelenggara negara tersebut.

Sebaliknya, lanjut dia, kondisi di Indonesia sektor perekonomian semakin muram. Beberapa indikasinya adalah angka kemiskinan yang meningkat, jumlah pengangguran bertambah dan daya beli lemah. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya