Berita

rini soemarno/net

KPK Harus Gandeng China Dan Segera Periksa Rini Soemarno!

RABU, 13 APRIL 2016 | 10:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Menteri BUMN, Rini Soemarno terkait dengan proyek kereta cepat dengan China.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Pouyono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 13/4).

Pernyataan Arief ini terkait dengan nama Rini yang disebut-sebut menerima uang 5 juta dolar AS dari China Railway Corporation (CRC), sebagaimana diberitakan brudirect.com sebagaimana dikutip Reuters. Uang setara Rp 65 miliar itu diberikan terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.


Dalam berita itu disebutkan bahwa, duit diberikan ‎kepada Rini oleh Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang. Ji Wenlin dan Zhoun Yong Kang mengakui hal itu saat ditangkap karena kasus korupsi di Proyek Kereta Cepat China di Thailand. Karena terlibat korupsi sangat besar selama 8 tahun terakhir, pengadilan menghukum Ji Wenlin 14 tahun penjara dan Zhou Yong Kang divonis seumur hidup.

FSP BUMN Bersatu, lanjut Arief, mendesak KPK untuk memgirimkan Tim investigasi ke China untuk memantau jalannya persidangan kasus korupsi Petinggi CRC tersebut. KPK juga bisa  melakukan kerjasama dengan komite pemberantasan korupsi China .

"Kedua Pemerintah agar segera membatalkan kerjasama proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung karena sudah terindikasi adanya mark-uap dan praktek rente," demikian Arief. [ysa]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya