Sudarnoto Abdul Hakim/net
. Semua elemen bangsa perlu menyatakan pandangan dan sikap sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa terorisme adalah musuh agama, kemanusiaan dan bangsa. Akan tetapi pencegahan terorisme haruslah tetap dilakukan sesuai dengan dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah bangsa yang telah disepakati bersama.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Dikti Litbang) PP Muhammadiyah, Sudarnoto Abdul Hakim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4), mencermati pemberitaan kasus tewasnya terduga teroris Siyono yang menjadi viktimisasi Densus 88 Mabes Polri.
Jelas Sudarnoto, perlakuan terhadap Siyono oleh Densus 88 benar-benar merupakan penentangan terhadap Pancasila secara kasat mata.
Atas dasar itu, lanjut Sudarnoto, maka semua elemen bangsa juga harus memberikan dukungan kepada negara untuk mencegah bangsa ini dari segala bentuk ancaman ideologi dan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila sepanjang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Menurutnya, hasil otopsi sementara yang dilakukan terhadap jenazah yang digerakkan oleh Muhammadiyah seharusnya menjadi momentum khususnya bagi Polri untuk melakukan pembenahan secara serius dan fundamental. Keseriusan ini antara lain ditunjukkan dengan kesediaan Polri untuk menyelesaikan secara hukum dan adil atas tindakan brutal dan tidak manusiawi terhadap Siyono.
Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat ini menambahkan, ini juga merupakan momentum bagi kekuatan civil society dan semua elemen bangsa untuk memaksimalkan peran-peran kemanusiaan secara kongkrit, damai, menyentuh ke akar masalah, tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan terbebas dari kepentingan-kelentingan sesaat.
"Satu-satunya pemihakan yang harus dutunjukkan adalah terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana yang ditegaskan dalam Pancasila," tegas Sudarnoto.
Terakhir, Sudarnoto menekankan, sudah mendesak waktunya aparatur negara memberikan penegasan kepada semua elemen bangsa termasuk masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara beradab. Karena itu, harus ada keberanian dan kesiapan untuk secara serius menjadi teladan kemanusiaan, bukan mempertontonkan kejahatan.
"Ini bagian penting dari revolusi mental yang belum tergarap serius," tukasnya.
[rus]
