. Di balik wacana reshuffle kabinet yang santer saat ini, tercium aroma pertarungan politik baik di dalam kabinet maupun yang melibatkan partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya melihat seperti ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi dan mendikte presiden untuk melakukan reshuffle," kata Direktur PolComm Institute, Heri Budianto di Jakarta, Rabu (6/4).
Mestinya kelompok-kelompok ini tidak memaksa-maksa presiden untuk melakukan reshuffle, apalagi seperti melakukan arahan untuk menggeser menteri-menteri tertentu.
"Ini tidak sehat, karena jika ini terus dilakukan, maka akan merugikan stabilitas pemerintahan khususnya kekompakan kabinet," ujar Heri.
Bukan itu saja, Presiden Jokowi juga akan terganggu dengan situasi ini. "Bisa jelek penilaian publik terhadap presiden, jika terus diganggu soal reshuffle," kata Heri.
Sebab publik bisa saja menilai presiden kurang tegas, jika tekanan ini dikabulkan. Karenanya alangkah eloknya presiden diberikan kewenangan dan di-support untuk dapat melaksanakan hak prerogatifnya.
Heri menambahkan jika kelompok-kelompok yang menginginkan reshuffle tersebut terus mengganggu presiden, bukan tidak mungkin juga rakyat akan menilai negatif mereka.
"Sebab seperti kehausan kekuasaan dan hanya berorientasi pada posisi tanpa melihat efek dari situasi ini yakni stabilitas pemerintahan," pungkas Heri.
Sebelumnya, PKB bereaksi keras atas manuver pihak-pihak yang menciptakan opini untuk mengarahkan pemberitaan reshuffle terhadap kadernya. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan, ada pihak-pihak yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang kini dijabat kader PKB, Marwan Jafar, dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta.
"PKB akan siap melawan manuver pihak-pihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa," kata Jazil.
Menurut dia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sengaja bermanuver untuk memainkan opini di media, termasuk memainkan isu eks pendamping PNPM untuk mendelegitimasi Kementerian Desa. "Keliatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden, padahal sikap presiden sudah jelas, beliau tidak mau ditekan-tekan, tidak mau didikte, dan tidak mau diinvensi," tukas Jazil.
[rus]
