Kelompok oposisi utama Suriah menyatakan akan mendukung rencana dua pekan gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat dan Rusia.
Dalam pernyataannya hari Rabu (24/2), Komite Negosiasi Tingkat Tinggi yang menjadi blok utama oposisi, menyatakan percaya bahwa gencatan senjata selama dua minggu akan memberikan hasil positif.
Dikutip dari Aljazeera, kelompok oposisi terhadap rezim Bashar al Assad ini bermaksud menguji keseriusan komitmen pihak lain dalam gencatan senjata yang akan dimulai Sabtu (27/2).
Pernyataan oposisi itu keluar setelah Presiden Assad berhasil meyakinkan Rusia soal komitmennya menghormati gencatan senjata.
"Sebuah panggilan telepon berlangsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Secara khusus, Assad menegaskan kesiapan pemerintah Suriah untuk memfasilitasi pembentukan gencatan senjata," demikian pernyataan Kremlin.
Masih dari keterangan Kremlin, Assad menyebut gencatan senjata sebagai langkah penting menuju resolusi politik.
Namun, Putin dan Assad menekankan perlunya melanjutkan "perjuangan tanpa kompromi" terhadap kelompok Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS, Front al-Nusra (sayap militer Al Qaeda) dan kelompok lain yang termasuk dalam daftar teroris Dewan Keamanan PBB.
Awal pekan ini, AS dan Rusia menyepakati "gencatan senjata" antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi. Pernyataan bersama dua negara itu dilakukan setelah komunikasi via telepon antara Presiden Barack Obama dan Presiden Vladimir Putin.Namun, gencatan senjata itu tidak berlaku untuk ISIS dan Front al-Nusra (sayap militer Al Qaeda).
Perjanjian mengharuskan semua pihak bersenjata mendaftarkan partisipasinya pada tengah hari tanggal 26 Februari, dan menghentikan pertempuran pada tengah malam pergantian hari.
Namun rencana gencatan senjata ini ditanggapi pesimis oleh Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya khawatir rencana AS-Rusia itu akan memberikan keuntungan bagi pasukan Assad dan pendukung mereka.
Erdogan mengatakan, pada prinsipnya Turki menyambut baik upaya menuju gencatan senjata. Tapi ia menuduh AS, Uni Eropa, PBB, Iran dan Rusia bertindak tidak terhormat di Suriah karena dengan langsung atau tidak langsung mengizinkan pasukan pemerintah membunuh warga sipil.
Dua hari lalu, Wakil Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmus, menyatakan pesimis terhadap rencana gencatan senjata di Suriah.Turki malah mengancam akan melanjutkan serangan artileri terhadap Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG).
"Saya
menyambut gencatan senjata ini, tapi saya tidak terlalu optimis bahwa
hal itu akan dihormati oleh semua pihak," kata Numan Kurtulmus.
Turki mengkhawatirkan kemajuan pasukan YPG di Suriah utara. Turki
menuding, Kurdi Suriah mencoba mendirikan wilayah otonomi di perbatasan
Turki-Suriah.
Bagi Ankara, YPG yang merupakan sayap bersenjata
Partai Uni Demokrat Suriah (PYD) adalah cabang dari partai terlarang di
Turki, Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Pemerintah Turki kerap menuduh
PKK sebagai dalang di balik serangan teror di dalam negeri.
[ald]
