Berita

rachmawati soekarnoputri/net

Politik

Ada Apa Di Balik Rencana Bikin Holding BUMN Perbankan?

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 | 15:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pemerintah menggabungkan empat bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dalam satu naungan perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah mendapat kritik tajam.

Sebelumnya tersiar kabar bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyusun rencana pembentukan holding atau perusahan induk dari perbankan "pelat merah". Calon perusahaan yang dipertimbangkan sebagai induk adalah Bahana dan PT Danareksa.

Niat pemerintah itu dibaca sebagai upaya mengaburkan pertanggungjawaban utang luar negeri tiga bank BUMN yang sebelumnya mendapat kucuran dana sebesar Rp 43 triliun dari China.


Rachmawati heran, mengapa bank-bank sehat (Mandiri, BNI, dan BRI) harus dilebur di bawah perusahaan induk.

"Ini kerjaan rezim penguasa untuk mengaburkan pertanggungjawaban utang-utang luar negeri bank-bank BUMN," tuding politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Kamis (18/2).

Ia menduga langkah itu tak jauh beda dengan perubahan Bank Century yang bangkrut menjadi Bank Mutiara. Sistem yang salah, menurut dia, tak pantas dilanjutkan. Hal ini tak beda juga dengan komitmen memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme peninggalan Orde baru berganti dengan kasus mega-korupsi BLBI yang mengikat negara dalam utang kepada swasta sampai sekarang.

"Bagaimana Komisi XI DPR, kenapa diam saja? Jangan sampai ada dugaan 'money politic' berhubung partai-partai yang ada ini sudah jadi stempel penguasa. DPR sudah disorientasi, membela oligarki," tegasnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

"Surat" dari MSCI, Gempa di IHSG

Sabtu, 31 Januari 2026 | 08:06

Jelang Harlah ke-100 NU, Ribuan Warga Nahdliyyin Padati Istora Senayan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:58

Sebelum Letakkan Jabatan, Mahendra Siregar Beri Sinyal Positif untuk Danantara

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:51

Kevin Warsh, Veteran Bank Sentral Calon Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:41

OJK Buka Pintu bagi Danantara dalam Rencana Demutualisasi BEI

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:17

Donald Trump Resmi Tunjuk Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:04

Pantai Larangan Tegal Penuh Kayu Gelondongan dari Gunung Slamet

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:29

Polri di Bawah Presiden Pastikan Tugas Kamtibmas Berjalan Baik

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:06

Yel-yel Panitia Haji

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:49

LaNyalla Dorong Pemulihan Cepat Ekosistem Pulau Gili Iyang

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:20

Selengkapnya