Berita

rachmawati soekarnoputri/net

Politik

Ada Apa Di Balik Rencana Bikin Holding BUMN Perbankan?

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 | 15:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pemerintah menggabungkan empat bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dalam satu naungan perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah mendapat kritik tajam.

Sebelumnya tersiar kabar bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyusun rencana pembentukan holding atau perusahan induk dari perbankan "pelat merah". Calon perusahaan yang dipertimbangkan sebagai induk adalah Bahana dan PT Danareksa.

Niat pemerintah itu dibaca sebagai upaya mengaburkan pertanggungjawaban utang luar negeri tiga bank BUMN yang sebelumnya mendapat kucuran dana sebesar Rp 43 triliun dari China.


Rachmawati heran, mengapa bank-bank sehat (Mandiri, BNI, dan BRI) harus dilebur di bawah perusahaan induk.

"Ini kerjaan rezim penguasa untuk mengaburkan pertanggungjawaban utang-utang luar negeri bank-bank BUMN," tuding politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Kamis (18/2).

Ia menduga langkah itu tak jauh beda dengan perubahan Bank Century yang bangkrut menjadi Bank Mutiara. Sistem yang salah, menurut dia, tak pantas dilanjutkan. Hal ini tak beda juga dengan komitmen memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme peninggalan Orde baru berganti dengan kasus mega-korupsi BLBI yang mengikat negara dalam utang kepada swasta sampai sekarang.

"Bagaimana Komisi XI DPR, kenapa diam saja? Jangan sampai ada dugaan 'money politic' berhubung partai-partai yang ada ini sudah jadi stempel penguasa. DPR sudah disorientasi, membela oligarki," tegasnya. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya