Rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo, Jakarta Utara, tidak perlu menjadi polemik dan dibesar-besarkan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Heriandi Lim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).
"PKB Jakarta heran dengan keinginan Ahok (Gubernur DKI, Basuki Purnama) untuk mentertibkan Kalijodo saat ini menjadi heboh dan luar biasa," ungkapnya.
Keinginan Pemprov menertibkan kawasan Kalijodo di Kecamatan Penjaringan itu sebetulnya sudah lama direncanakan. Gubernur Ahok pun sudah dari dulu mengungkapkan rencana itu, namun saat ini kembali serius karena ada perhatian luas dari masyarakat.
Catatan hitam kawasan Kalijodo melambung lagi setelah insiden tabrakan mobil yang menewaskan sejumlah warga, pekan lalu. Diketahui bahwa pengemudi mobil jenis Fortuner itu terlibat kecelakaan setelah sebelumnya menenggak minuman keras di Kalijodo.
Heriandi menambahkan, secara peruntukan lahan dan peraturan fungsi, kawasan Kalijodo sudah tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang tata ruang peruntukan wilayah yang dibuat oleh Pemprov sendiri.
"Memang sudah sepantasnya persoalan Kalijodo ini harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI," terangnya.
"Semua sudah ada tata cara atau SOP-nya mengenai situasi pelanggaran peralihan fungsi dan peruntukan wilayah ini, harusnya Pemprov menjalankannya dari dulu-dulu," tambah Heriandi.
PKB Jakarta meminta semua unsur pemerintah seperti Polisi, TNI dan Satpol PP harus memberi dukungan kepada Camat Penjaringan Abdul Chalid untuk bisa menjalankan SOP penertiban dengan baik dan benar. PKB Jakarta yakin akan keberanian dan kemampuan Camat mengatasi persoalan ini.
"Situasi aktivitas Kalijodo sudah redup seiring dengan usia dan bisnis prostitusi, situasi sudah tidak sama lagi dengan masa jayanya. Jadi sekarang tidak perlu heboh," pungkasnya.
[ald]
